Pengembangan B50 dan E50 Dinilai Bisa Perkuat Ketahanan Energi dan Kurangi Impor BBM

Soksinews.id - Sejumlah guru besar di Indonesia mendukung rencana pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati melalui program biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50.

Kebijakan yang didorong Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Menurut Bonar, pemanfaatan sumber daya domestik untuk memproduksi bahan bakar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Secara konsep teori dasar, strategi Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan meminimalisasi impor, sangat mulia dan patut dipuji," ujar Bonar saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).

Guru besar Kelompok Keahlian Teknik Pengeboran, Produksi, dan Manajemen Migas (TPPM), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB itu menjelaskan, program B50 menggunakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar.

Dengan memanfaatkan produksi sawit dan solar dalam negeri, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengurangi kebutuhan impor solar.

"Indonesia tidak lagi impor BBM jenis solar. Dengan hanya melihat bahan jadinya saja, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar, dan mampu mandiri," katanya.

Meski demikian, Bonar mengingatkan bahwa implementasi B50 membutuhkan dukungan industri bahan baku dan infrastruktur yang memadai. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan metanol untuk produksi biodiesel.

Ia memperkirakan kebutuhan metanol untuk memproduksi B50 mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi metanol domestik saat ini baru sekitar 600.000 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas industri metanol nasional agar upaya mengurangi impor solar tidak justru menciptakan ketergantungan baru terhadap bahan baku impor.

Selain itu, kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar nabati, khususnya di luar Pulau Jawa, juga menjadi perhatian.

Bonar menjelaskan, karakteristik biodiesel yang mudah menyerap kelembapan membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus serta proses pencampuran yang presisi.

Sementara pengembangan bioetanol E20 hingga E50 perlu memperhatikan kompatibilitas mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta keberlanjutan pasokan bahan baku.

"Karakteristik biodiesel yang mudah menyerap kelembapan, membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus dan proses pencampuran yang presisi. Sementara pengembangan E20 hingga E50, perlu mempertimbangkan kompatibilitas mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta keberlanjutan pasokan bioetanol," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya sekaligus pakar ekonomi, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring. Ia menilai pengembangan B50 dan E20 hingga E50 merupakan bagian dari diversifikasi energi yang berpotensi mengurangi risiko ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan ketidakpastian geopolitik global.

Namun, Murpin menekankan pentingnya kesiapan teknologi, industri, dan pasokan bahan baku dalam negeri sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

Menurutnya, B50 dan E20 hingga E50 memiliki sasaran penggunaan yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. B50 diarahkan untuk menggantikan sebagian penggunaan solar, sedangkan bioetanol E20 hingga E50 menyasar konsumsi bensin.

"Sinerginya masuk akal, tetapi harus diuji holistik terhadap harga minyak, harga sawit, cuaca ekstrem, pasokan bahan baku, dan kebutuhan subsidi," kata Murpin.

Ia juga melihat pengembangan bioetanol berpotensi membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan aktivitas pertanian, industri pengolahan, serta penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan.

Meski demikian, manfaat ekonomi tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh petani. Karena itu, diperlukan kontrak pembelian yang adil, transparansi harga, akses pembiayaan, serta keterlibatan petani dalam rantai nilai industri bahan bakar nabati.

"Petani harus menjadi pemenang, bukan pemasok murah," tegasnya.

Murpin menambahkan, keberhasilan program E20 hingga E50 perlu diukur berdasarkan manfaat ekonomi yang nyata, terutama dari sisi penurunan impor bensin dan penghematan devisa negara.

Perhitungan tersebut harus mencakup biaya produksi etanol, investasi infrastruktur, subsidi, biaya logistik, hingga dampaknya terhadap anggaran negara.

Menurutnya, keberhasilan strategi kemandirian energi tidak cukup hanya diukur dari besarnya target pengembangan bahan bakar nabati maupun pembangunan infrastruktur pendukung.

Kebijakan tersebut harus menghasilkan manfaat konkret berupa penurunan impor, peningkatan kesejahteraan petani, keterjangkauan harga energi, serta penguatan industri dalam negeri.

"Ukuran keberhasilan bukan seremoni expose proyek. Melainkan impor turun, petani sejahtera, harga terjangkau, industri tangguh, dan APBN terlindungi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.

Rencana tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Bahlil menjelaskan, pengembangan bioetanol akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.

"E20 sampai dengan E50, dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," kata Bahlil.