Misbakhun Pertanyakan Rasio Pajak Indonesia, PDB Naik tetapi Tax Ratio Tak Sejalan
Soksinews.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat yang baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun hingga 30 September 2026. Capaian tersebut setara dengan 63 persen dari target tahunan, sementara waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan.
Misbakhun menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan, belum optimalnya penerimaan pajak tidak bisa hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk menemukan persoalan mendasar.
“Ini bukan persoalan DJP saja, bukan. Ini persoalan kita bersama. Kita harus menyampaikan dengan hati yang terbuka, ini persoalannya di mana?” tegas Misbakhun.
Menurut Misbakhun, upaya mengejar target penerimaan pajak dalam tiga bulan terakhir bukan perkara mudah. Karena itu, evaluasi perlu difokuskan pada penyebab belum optimalnya penerimaan, bukan sekadar mendorong otoritas pajak meningkatkan setoran menjelang penutupan tahun anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa DPR RI telah memberikan sejumlah instrumen untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Dukungan tersebut antara lain melalui akses terhadap data perbankan dan pertukaran informasi lintas negara atau Automatic Exchange of Information (AEOI).
Selain itu, Misbakhun menyinggung penerapan sistem Coretax yang sebelumnya diharapkan mampu mendorong peningkatan rasio pajak (tax ratio). Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) belum diikuti kenaikan rasio pajak secara sepadan.
“Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya?” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut turut membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan Vietnam. Ia menyinggung negara tersebut yang disebut mampu mencatat pertumbuhan ekonomi hampir 10 persen meskipun menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Meski demikian, Misbakhun mengakui terdapat perbedaan kondisi antara kedua negara.
Ia meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi pendekatan perpajakan yang selama ini diterapkan dan menyusun langkah perbaikan berdasarkan persoalan mendasar. Misbakhun juga menegaskan DPR RI siap mendukung kebutuhan regulasi apabila perubahan kebijakan membutuhkan landasan undang-undang.
“Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih, Pak,” tandasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui masih terdapat ruang perbaikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Ia berharap arahan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XI DPR RI dapat membantu menjawab tantangan penerimaan, menjaga daya saing industri, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bimo menyebutkan, fokus DJP hingga akhir tahun adalah mengamankan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan yang lebih akurat.
“Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah menyampaikan bahwa upaya memperluas basis pajak telah memberikan tambahan penerimaan bagi negara.
“Pajak baru bisa kita perluas yang sebelumnya tidak ada yang membayar, sekarang bisa membayar Rp1,8 triliun,” tandasnya.
