Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Domestik, Bahlil Tahan Rencana Ekspor Listrik ke Singapura
Soksinews.id - Pemerintah Indonesia belum akan membuka ekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kebutuhan listrik dalam negeri masih menjadi prioritas utama dibandingkan pengiriman energi ke negara lain.
Bahlil juga menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di tangan Kementerian ESDM, bukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Karena itu, ia meminta Danantara tidak terpengaruh oleh berbagai lobi terkait rencana perdagangan listrik lintas batas tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di JIExpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada (ekspor). Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada, izin itu ada di ESDM, bukan Danantara," kata Bahlil.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional sebelum mempertimbangkan kerja sama ekspor energi. Ia menilai kedaulatan, wibawa, dan kepentingan masyarakat Indonesia harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan perdagangan sumber daya alam.
"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya dahulukan, marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," tegasnya.
Selain persoalan ekspor listrik, Bahlil juga menyoroti mekanisme pengiriman sumber daya alam (SDA) Indonesia ke luar negeri. Ia meminta agar perdagangan komoditas dilakukan secara langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.
Menurut Bahlil, Indonesia harus memiliki kendali atas jalur perdagangan sumber daya alamnya sebagai negara berdaulat.
"Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara. Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh," ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya prinsip saling menghormati dalam hubungan kerja sama antarnegara. Menurutnya, hubungan ekonomi dan perdagangan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak, bukan hanya menguntungkan salah satu negara.
"Tapi kalau mereka agak kurang sayang, kita juga harus berikan kadar yang sama. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan dong, enggak bagus," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura.
Penunjukan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Negara pada 6 Juli 2026.
Kesepakatan perdagangan listrik lintas batas menjadi salah satu dari 26 capaian konkret pertemuan kedua pemimpin negara. Capaian tersebut mencakup 18 kesepakatan antarpemerintah dan delapan kesepakatan bisnis-ke-bisnis.
"Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber," ujar Prabowo saat itu.
Selain sektor energi, Indonesia dan Singapura juga membahas kerja sama di bidang pangan, rantai pasok, pertahanan dan keamanan, serta pertanian.
Kedua negara turut membicarakan berbagai persoalan global dan regional, termasuk pentingnya penyelesaian sengketa melalui dialog dan diplomasi.
Prabowo menyebut penguatan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia-Singapura menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
