Tantowi Yahya: Indonesia Harus Benahi Sistem Dagang agar Tak Bergantung pada Negara Perantara
Soksinews.id - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, mendukung langkah pemerintah memperkuat perdagangan langsung dengan negara pembeli guna meningkatkan nilai ekonomi produk Indonesia.
Menurutnya, ketergantungan pada negara perantara atau broker perlu dikurangi melalui pembenahan sistem perdagangan, transparansi administrasi, serta jaminan ketersediaan stok dan kualitas produk.
Pernyataan tersebut disampaikan Tantowi menanggapi langkah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyoroti dugaan perdagangan kembali atau re-ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Indonesia melalui Singapura ke negara lain.
Tantowi menilai, praktik perdagangan melalui perantara sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari model bisnis Singapura. Dengan posisinya sebagai pusat perdagangan internasional, Singapura membeli berbagai komoditas dari negara produsen untuk kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan.
"Singapura itu negara broker. Dari dulu seperti itu. Bisnis utama mereka adalah dagang. Barang-barang yang singgah ke negaranya bisa dijual lagi dengan margin keuntungan. Namanya juga orang dagang," ujar Tantowi dalam keterangannya.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru. Saat itu, Tantowi menemukan sejumlah produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Selandia Baru melalui negara ketiga.
Produk tersebut antara lain bahan baku kimia, ban mobil, pupuk, hingga makanan instan. Selain Singapura, Uni Emirat Arab dan Australia juga menjadi jalur perdagangan yang digunakan untuk memasukkan produk Indonesia ke pasar Selandia Baru.
Tantowi mengaku sempat mempertanyakan alasan para pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung dengan Indonesia sebagai negara asal produk. Dari komunikasi tersebut, ia menemukan dua pertimbangan utama, yakni kemudahan administrasi dan kepastian ketersediaan stok serta kualitas barang.
"Ketika saya bertanya mengapa tidak membeli langsung dari Indonesia, jawabannya adalah negara broker memiliki administrasi yang mudah, tidak birokratis, dan transparan. Selain itu, stok dan kualitas barang juga terjamin," ungkapnya.
Menurut Tantowi, pengalaman tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem perdagangan internasional. Keinginan mengurangi peran perantara tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus didukung tata kelola perdagangan yang lebih efisien dan dapat dipercaya oleh mitra internasional.
Ia menegaskan, Indonesia perlu membangun kredibilitas sebagai mitra dagang yang mampu memberikan kepastian dalam setiap transaksi, mulai dari proses administrasi hingga pemenuhan pesanan.
"Kalau ingin menjual langsung ke negara pembeli, kita harus membangun kredibilitas sebagai mitra dagang yang bonafide, menyediakan proses yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit, serta menjamin stok dan kualitas barang yang dipesan," tegasnya.
Selain pembenahan administrasi dan kepastian pasokan, Tantowi juga menilai perjanjian perdagangan bilateral memiliki peran penting dalam memperluas akses pasar. Kerja sama tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan lintas negara.
Dalam konteks perdagangan energi, ia menilai optimalisasi ekspor tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya volume komoditas yang dijual. Pemerintah juga perlu memastikan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari sumber daya alam yang dimiliki.
Karena itu, penataan perdagangan LNG dan komoditas strategis lainnya perlu memperhatikan kepentingan nasional, kepastian kontrak, efisiensi transaksi, serta keberlanjutan hubungan dagang dengan negara mitra.
