Jamaludin Malik Dukung Ekspor SDA Indonesia Langsung ke Negara Tujuan
Soksinews.id - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menginstruksikan agar ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dilakukan langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.
Menurut Jamaludin, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Arahan Bahlil tersebut disampaikan dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Kebijakan itu mencakup perdagangan komoditas mineral dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Jamaludin menilai, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah perlu memiliki kendali lebih kuat terhadap tata niaga komoditasnya, termasuk dalam menentukan jalur perdagangan dan negara tujuan ekspor.
"Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sudah seharusnya kita memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas kita sendiri. Jangan sampai sumber daya alam Indonesia justru memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada negara perantara," ujar Jamaludin.
Ia berpandangan, praktik perdagangan melalui negara perantara perlu ditata kembali, terutama apabila keberadaan perantara hanya memperpanjang rantai perdagangan tanpa memberikan nilai tambah yang sebanding bagi Indonesia.
Menurutnya, transaksi langsung dengan negara pembeli dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan efisiensi perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional.
"Kalau komoditas kita memang ditujukan ke negara tertentu, mengapa harus melalui negara lain hanya untuk kemudian diperdagangkan kembali? Kita harus memastikan nilai ekonomi dari perdagangan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh bangsa sendiri," tegasnya.
Jamaludin menambahkan, arahan Menteri ESDM tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembenahan tata niaga ekspor yang lebih transparan dan efisien. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaannya memperhatikan kontrak perdagangan yang telah berjalan, kesiapan infrastruktur, serta kepentingan nasional.
Menurutnya, penataan jalur ekspor harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing komoditas Indonesia agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam hubungan perdagangan dengan negara mitra.
Ia menegaskan, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan posisi sebagai negara penghasil bahan mentah, tetapi juga perlu memperkuat kendali dalam perdagangan komoditas strategis.
"Langkah Menteri ESDM ini sejalan dengan semangat memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah perdagangan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alamnya sendiri," pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.
