Puteri Komarudin Apresiasi Ketahanan Ekonomi Indonesia
Soksinews.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 menunjukkan ketahanan ekonomi nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global.
Menurut Puteri, capaian tersebut ditopang oleh sejumlah komponen pengeluaran yang menunjukkan pertumbuhan positif. Belanja pemerintah tercatat tumbuh 8,95 persen, investasi sebesar 6,06 persen, konsumsi rumah tangga 5,04 persen, serta ekspor mencapai 5,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Capaian ini ditopang belanja pemerintah tumbuh 8,95 persen, lalu investasi tumbuh 6,06 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, hingga ekspor yang tumbuh 5,02 persen,” kata Puteri sebagaimana dikutip dari Kedai Pena, Senin (9/11/2026).
Selain komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional juga didukung oleh kinerja sejumlah sektor usaha. Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen, perdagangan 7,14 persen, sedangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,22 persen.
Puteri menilai perkembangan tersebut mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang masih cukup kuat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melampaui sejumlah negara mitra, seperti Tiongkok sebesar 4,5 persen, Amerika Serikat 2,1 persen, dan Korea Selatan 3,4 persen.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tuturnya.
Meski demikian, Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan berbagai risiko ekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja nasional ke depan.
Sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi antara lain meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter global yang masih ketat, serta fluktuasi harga energi dan komoditas di pasar internasional.
“Berbagai perkembangan ini perlu terus dicermati dan dipersiapkan strategi mitigasi untuk mengantisipasi risiko global tersebut,” jelas Puteri.
Terkait kebijakan pemerintah, Puteri menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjalankan fungsi penting sebagai peredam guncangan ekonomi atau shock absorber. Peran tersebut diwujudkan melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, hingga berbagai program penciptaan lapangan kerja.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah meluncurkan delapan kebijakan stimulus ekonomi pada kuartal II dan semester II 2026 dengan total anggaran sekitar Rp26,34 triliun.
Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan dan diskon transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga memberikan insentif kepada dunia usaha guna menekan biaya produksi, serta menjalankan program magang dan vokasi untuk memperluas kesempatan kerja.
Namun, Puteri mengingatkan agar pelaksanaan stimulus ekonomi terus dievaluasi. Pemerintah perlu memastikan anggaran tersalurkan secara tepat sasaran, terserap secara optimal, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Namun, pemerintah perlu terus memastikan stimulus benar-benar tepat sasaran, terserap dengan baik, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha,” imbuhnya.
Puteri juga menyampaikan optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026. Ia menilai perkembangan ekonomi selama tiga kuartal pertama memberikan modal positif untuk mencapai target pertumbuhan nasional sebesar 5,4 persen sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2026.
Berdasarkan data yang disampaikannya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026, kemudian 5,29 persen pada kuartal II, sebelum kembali menguat menjadi 5,47 persen pada kuartal III.
“Pada kuartal I tumbuh 5,61 persen, kuartal II sebesar 5,29 persen, dan kembali menguat pada kuartal III menjadi 5,47 persen. Ini tentu menjadi modal yang baik untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sesuai APBN 2026,” jelas Puteri.
Meski optimistis, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua aspek tersebut dinilai berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sekaligus iklim investasi nasional.
Selain itu, Puteri mendorong keberlanjutan reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi, memperkuat integritas perdagangan, dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Puteri, koordinasi antarlembaga tersebut diperlukan agar pemerintah dan otoritas keuangan dapat merespons berbagai potensi risiko secara cepat dan terarah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun perkembangan ekonomi internasional.
“Dengan begitu, stabilitas sektor keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus terjaga,” pungkasnya.
