Ferdiansyah Minta Masyarakat Ikut Awasi TKA
Soksinews.id - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat pengawasan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Menurut Ferdiansyah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan TKA masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penyampaian informasi mengenai pelaksanaan asesmen juga harus diperluas agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi prosesnya.
“Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan,” kata Ferdiansyah di Jakarta, Senin.
Ia menilai pengawasan TKA tidak cukup hanya mengandalkan penyelenggara. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat di daerah diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan, terlebih setelah munculnya sejumlah dugaan pelanggaran di satuan pendidikan.
Ferdiansyah menegaskan, TKA harus menjadi instrumen untuk mengukur dan memetakan kemampuan akademik peserta didik secara objektif. Karena itu, hasil asesmen harus benar-benar mencerminkan kemampuan siswa, bukan sekadar mengejar nilai tinggi.
Ia mengingatkan bahwa praktik kecurangan justru dapat merugikan siswa maupun sekolah dalam jangka panjang. Hasil asesmen yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya berpotensi menghasilkan pemetaan kualitas pendidikan yang keliru.
“Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan,” ujarnya.
Meski demikian, Ferdiansyah mengakui penyelenggaraan TKA dari tahun ke tahun menunjukkan sejumlah perbaikan, baik dalam aspek persiapan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
Namun, temuan dugaan pelanggaran yang masih terjadi harus menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikdasmen. Ia berharap perbaikan sistem pengawasan dapat meningkatkan integritas pelaksanaan asesmen pada periode berikutnya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK dan sederajat pada gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa temuan tersebut terdiri atas 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.
“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni.
Dari keseluruhan temuan tersebut, sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan TKA. Pelibatan masyarakat, transparansi informasi, serta pengawasan lintas pihak diharapkan dapat mencegah kecurangan sekaligus menjaga kredibilitas hasil asesmen pendidikan nasional.
