Nusron Wahid Evaluasi HGU 11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla
Soksinews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak memberikan perpanjangan atau pembaruan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi pencabutan HGU terhadap 11 perusahaan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri. Sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan kepemilikan dengan investor dari luar negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan kondisi HGU dan hasil evaluasi masing-masing perusahaan.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah tersebut telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diperpanjang maupun diperbarui.
Keputusan tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang di wilayah perusahaan.
Selanjutnya, terdapat tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU dan tidak akan dipertimbangkan untuk mendapatkan hak tersebut maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan mereka.
Sementara itu, pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak dengan luas lahan 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen serta ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum pemerintah menetapkan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare, PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS dengan luas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Nusron menegaskan, pendalaman diperlukan untuk memastikan keakuratan data dan memperoleh dasar hukum yang kuat sebelum keputusan administratif diterbitkan. Pemerintah tidak ingin mengambil tindakan tanpa didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses penertiban tersebut, Kementerian ATR/BPN mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar sebagai salah satu landasan penanganan.
Tahapan penyelesaian dilakukan melalui pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron mengatakan, hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait. Saat ini, proses penanganan memasuki tahap penyusunan rancangan surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan Kabinet Merah Putih. Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan sekaligus menindaklanjuti dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan. Evaluasi HGU diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan dan penggunaan lahan.
