Mukhtarudin Perkuat Pelindungan Peserta Magang Luar Negeri
Soksinews.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan program pemagangan luar negeri. Kebijakan tersebut menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan baru kepada kementerian dalam mengatur penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mengatakan penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelindungan, serta memastikan hak-hak pekerja dan peserta pemagangan terpenuhi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin pada Sabtu (7/11/2026), menyusul pengesahan undang-undang yang menurut keterangan kementerian telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
"Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak. Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air," ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, pelindungan pekerja tidak cukup hanya berfokus pada proses penempatan dan hubungan kerja. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta akses terhadap keadilan bagi pekerja yang menghadapi persoalan selama bekerja.
Mukhtarudin menjelaskan, regulasi baru tersebut mengatur kewenangan perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri oleh kementerian yang menangani pelindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam ketentuan Pasal 40, penyelenggaraan pemagangan di luar negeri diwajibkan memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara Pasal 41 mengatur prinsip penyelenggaraan pemagangan yang harus menjunjung harkat dan martabat bangsa, meningkatkan kompetensi kerja, serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta.
Ketentuan tersebut juga mencakup pemenuhan hak peserta pemagangan dalam menjalankan ibadah.
"Serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadah," imbuhnya.
Adapun Pasal 301 mengatur ketentuan peralihan terkait pelaksanaan perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri selama satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Untuk menindaklanjuti perubahan kewenangan tersebut, KP2MI menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja terkait sebagai bagian dari penyesuaian internal kementerian.
Kedua, menginventarisasi seluruh penyelenggara dan program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan. Ketiga, menyusun regulasi pelaksanaan bersama kementerian dan lembaga terkait agar mekanisme perizinan serta pengawasan dapat diterapkan secara terintegrasi.
Mukhtarudin menegaskan, penguatan sistem pelindungan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi kualitas pekerja migran Indonesia, dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah atau low skill menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi atau middle-high skill.
"Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun, peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat," jelas Mukhtarudin.
Ia menambahkan, peningkatan daya saing pekerja migran membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, KP2MI akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga pelatihan, hingga negara tujuan penempatan.
Selain koordinasi lintas sektor, penyusunan aturan pelaksanaan juga menjadi perhatian pemerintah. Regulasi turunan diharapkan mampu memperjelas mekanisme pengawasan, tanggung jawab pemberi kerja, serta pemenuhan hak pekerja dan peserta pemagangan di luar negeri.
"Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya," tegasnya.
Mukhtarudin berharap perubahan regulasi tersebut dapat mendorong terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
Ia kembali mengingatkan bahwa pekerja migran maupun peserta pemagangan bukan sekadar bagian dari kebutuhan produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan.
"Pada akhirnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan. Karena itu, pelindungan pekerja harus menjadi komitmen bersama," pungkas Mukhtarudin.
