Idrus Marham Bela Bahlil Lahadalia, Bantah Tuduhan Keterlibatan Kasus Penyadapan
Soksinews.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, membantah tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang jelas dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Idrus secara khusus menyoroti pernyataan yang disampaikan Said Didu dan Sri Rajata. Menurutnya, pernyataan kedua pihak tersebut telah mengarah pada tuduhan keterlibatan Bahlil dalam skenario penyadapan.
"Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tendensius, sebuah pernyataan yang sangat menyesatkan rakyat. Semua pernyataan yang sudah cenderung menjadi tuduhan dan fitnah," kata Idrus, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, Partai Golkar meyakini Bahlil tidak terlibat dalam dugaan operasi penyadapan tersebut. Bahkan, nama Bahlil sebelumnya juga disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan.
Idrus menilai tuduhan tanpa bukti tersebut tidak hanya berpotensi merusak reputasi pribadi Bahlil, tetapi juga dapat mengganggu soliditas internal partai dan hubungan sosial di tengah masyarakat.
"Ini adalah sebuah pernyataan baik yang disampaikan oleh saudara Said Didu maupun Sri Rajata, dan tentu juga yang lain-lain, adalah pernyataan yang sangat tendensius, yang sangat menyesatkan dan cenderung menjadi fitnah dan ini tentu merusak tatanan masyarakat kita, mengganggu kohesivitas sosial dan saya kira ini tidak bisa kita biarkan," ujarnya.
Idrus mengungkapkan, sejumlah pengurus Partai Golkar dari berbagai daerah telah menghubunginya setelah tuduhan tersebut mencuat. Mereka menyampaikan keberatan sekaligus memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum.
Ia juga meminta pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan agar dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya. Terlebih, Bahlil sebelumnya telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi tersebut.
"Pak Bahlil sudah menyatakan, kalau ada bukti, silakan, dan sudah memberikan somasi dan kalau tidak direspons, tentu ada proses-proses yang kita akan lanjutkan secara bersama-sama," kata Idrus.
Meski demikian, Idrus menegaskan Partai Golkar tetap menyerahkan pengungkapan dugaan penyadapan kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak membangun kesimpulan sebelum perkara tersebut ditangani secara tuntas.
"Jadi, begini, ini sekali lagi ini bahwa Partai Golkar itu kan kembali kepada ada konstitusi, kepada aturan. Ya, karena ini adalah kita ini negara hukum, kita serahkan kepada proseslah," ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Idrus juga menyinggung beredarnya poster yang memuat wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ia menduga terdapat pihak-pihak yang tidak menginginkan partai tersebut berkembang di bawah kepemimpinan Bahlil.
Menurut Idrus, munculnya berbagai isu tersebut justru diikuti dengan komunikasi dari sejumlah pengurus daerah yang menyatakan dukungan kepada kepemimpinan Bahlil.
"Kalau tidak mungkin dilakukan, berarti ada yang bermain di balik itu. Siapa bermain di balik itu? Adalah orang-orang yang tidak ingin melihat Golkar maju dan besar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil," tuturnya.
Lebih lanjut, Idrus menyatakan Partai Golkar saat ini memprioritaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Bahlil telah mengarahkan seluruh kader untuk ikut menyukseskan program pembangunan pemerintah.
Menurutnya, salah satu agenda utama yang ingin diperjuangkan partai adalah mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama kepemimpinannya.
"Yang kita pikirkan adalah bagaimana kepemimpinan Prabowo ini sukses pada periode pertama ini," ucapnya.
Idrus juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik maupun kritik terhadap pemerintah dan partai tetap disampaikan dengan menjunjung etika demokrasi. Ia menilai penyampaian tuduhan tanpa dasar dapat merusak kualitas kehidupan demokrasi.
"Kalau ada di antara kita berpikir tentang demokrasi, jangan dilakukan secara tidak demokratis. Kalau ada memperjuangkan katanya keadilan, jangan dilakukan dengan secara zalim."
"Fitnah itu adalah merupakan bagian daripada kejahatan demokrasi," pungkas Idrus.
