Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
Soksinews.id - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga penghujung 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi dunia.
Berdasarkan kebijakan tersebut, harga Biosolar bersubsidi tetap dipatok Rp6.800 per liter. Adapun Pertalite yang memperoleh kompensasi dari pemerintah masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Bahlil menjelaskan, pemerintah berkomitmen menjaga agar fluktuasi harga energi global tidak serta-merta berdampak pada pengeluaran masyarakat. Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan kebijakan energi yang mampu memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan subsidi.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil dalam keterangannya di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Bahlil, keterjangkauan energi menjadi salah satu prioritas pemerintah di tengah situasi geopolitik yang belum stabil. Ia mengungkapkan, tekanan biaya energi masih cukup tinggi, bahkan harga normal minyak disebut telah melampaui Rp20.000 per liter. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci jenis BBM yang menjadi dasar perhitungan tersebut.
Di tengah kepastian harga tersebut, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan BBM di lapangan. Selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi meningkatkan peralihan konsumsi masyarakat ke produk yang mendapatkan dukungan pemerintah.
Peningkatan permintaan tersebut perlu diantisipasi melalui penyesuaian pasokan dan distribusi. Sebab, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM dapat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Untuk mengantisipasi persoalan itu, Bahlil meminta agar pasokan BBM ditingkatkan dan armada distribusi diperkuat. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi maupun BBM berkompensasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Selain memastikan ketersediaan BBM secara nasional, pemerintah turut menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Maluku. Bahlil meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota minyak tanah menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Penambahan kuota tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat saat memasuki bulan puasa. Namun, pemerintah belum menyampaikan besaran tambahan kuota minyak tanah yang akan dialokasikan untuk wilayah Maluku.
Bahlil menekankan pentingnya memastikan kebijakan energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepastian harga BBM, menurutnya, harus didukung ketersediaan stok, kelancaran pengiriman, serta pengawasan distribusi yang efektif.
