Jumat, 06 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiParlemenKata Soksi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Bahlil Lahadalia Utamakan UMKM Dan BUMD Dalam Aturan Baru Pertambangan

✍️ Ozi 🕒 06 Nov 2026
Bahlil Lahadalia Utamakan UMKM Dan BUMD Dalam Aturan Baru Pertambangan
Bahlil Lahadalia Utamakan UMKM Dan BUMD Dalam Aturan Baru Pertambangan Foto: Istimewa

Soksinews.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah bakal membenahi regulasi izin usaha pertambangan (IUP) guna memperluas peran pengusaha daerah. Penjelasan tersebut disampaikan Bahlil dalam pembukaan Mineral dan Batubara Convention Expo (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Langkah pembenahan aturan minerba ini dirancang agar porsi pengelolaan komoditas nikel hingga batu bara tidak lagi dimonopoli pengusaha ibu kota, melainkan diprioritaskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD). Melalui pelibatan kontraktor lokal dan penguatan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah berkomitmen mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku.

"Prinsipnya adalah hilirisasi bisa dijalankan, tentunya juga hilirisasi yang berkeadilan," katanya saat membuka ajang Mineral dan Batubara Convention Expo (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Pemerintah bertekad mendorong masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas pengelolaan kekayaan alam di wilayahnya sendiri.

"Kita ingin orang daerah juga bisa menjadi subjek dan objek pembangunan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya," ujar dia.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama pemerintah dalam membagi porsi kesempatan usaha di subsektor pertambangan nasional.

"Pemerintah berkewajiban untuk memberikan keadilan," katanya lagi.

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional terus diarahkan agar dampak ekonomi dan nilai tambah hilirisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah penghasil.

"Melalui prioritas izin bagi pengusaha daerah dan penguatan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah ingin memastikan hilirisasi tidak hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah penghasil," jelas Tri.

O
OziPenulis
MK
Melly KartikaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update

iklan