Wihaji Dorong Penguatan KB Pascapersalinan, Suami Diminta Aktif dalam Perencanaan Keluarga
Soksinews.id – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mendorong penguatan program Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan untuk membantu pasangan suami istri mengatur jarak kelahiran sekaligus menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga.
Wihaji mengatakan, program KB pascapersalinan tidak hanya berfokus pada pengaturan kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental, kondisi ekonomi, dan kesehatan reproduksi keluarga.
"Semangatnya itu memastikan kesehatan mental, kesehatan ekonomi, dan kesehatan reproduksinya baik-baik saja," ujar Wihaji dalam keterangannya yang dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, layanan KB pascapersalinan diberikan sejak ibu melahirkan hingga 42 hari setelah persalinan. Berbagai pilihan kontrasepsi tersedia untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi medis ibu, mulai dari suntik, implan, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), hingga metode operasi wanita (MOW).
Untuk meningkatkan cakupan program tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memprioritaskan perluasan akses pelayanan, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap layanan KB pascapersalinan.
Wihaji juga menekankan pentingnya keterlibatan suami dalam perencanaan keluarga. Menurutnya, keputusan penggunaan kontrasepsi perlu menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.
"Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN mendorong perluasan akses KB pascapersalinan dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan tinggi, sekaligus mengajak suami berperan aktif dalam perencanaan keluarga agar keputusan penggunaan kontrasepsi menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia tercatat sebesar 2,13 anak per perempuan.
Wihaji menilai, angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan program KB yang perlu disesuaikan dengan dinamika demografi di setiap daerah. Pendekatan yang tepat diharapkan dapat mendukung perencanaan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Ia menegaskan, perencanaan keluarga yang matang merupakan fondasi penting bagi pembangunan kualitas manusia dan generasi mendatang.
"KB pascapersalinan adalah kunci awal untuk mengatur dan mengendalikan angka kelahiran, yang berarti titik awal untuk melaksanakan keluarga berencana," kata Wihaji.
