Wantimpres Bagi Tiga Bidang, dari Politik dan Keamanan hingga Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Soksinews.id - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menetapkan pembagian tiga bidang strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ketiga bidang tersebut meliputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar; Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno; serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung. Pembagian ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran.
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga dalam memberikan masukan kepada Presiden. Menurutnya, kompleksitas tantangan nasional membutuhkan rekomendasi yang objektif, berbasis data, dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran. Wantimpres harus mampu membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan yang bisa segera dijalankan Presiden,” kata Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, masing-masing bidang memiliki cakupan kerja dan mitra strategis yang berbeda sesuai dengan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah.
Pada Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Agum Gumelar, fokus pembahasan mencakup stabilitas politik, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pertahanan negara, keamanan nasional, hingga ancaman siber dan kejahatan lintas negara.
Bidang tersebut beranggotakan sembilan orang, termasuk Bamsoet, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Cakupan koordinasinya meliputi kementerian yang menangani urusan dalam negeri, luar negeri, pertahanan, komunikasi dan digital, hukum, HAM, serta imigrasi dan pemasyarakatan, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Menurut Bamsoet, stabilitas politik dan keamanan menjadi salah satu fondasi penting pembangunan nasional. Karena itu, Wantimpres perlu memberikan rekomendasi strategis untuk mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus menjadi perhatian utama,” kata Bamsoet.
Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin Pratikno dan memiliki sepuluh anggota, termasuk Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Cakupan pembahasannya meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bamsoet menilai, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta membaiknya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.
“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya,” tegas Bamsoet.
Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin Chairul Tanjung dengan tujuh anggota, termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang tersebut memiliki cakupan koordinasi yang luas, mulai dari kebijakan perekonomian, infrastruktur, pangan, investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, energi, hingga pembangunan kewilayahan. Mitra strategisnya juga mencakup Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Bamsoet, bidang ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, infrastruktur, serta ketahanan pangan dan energi. Penyelarasan tersebut dinilai penting untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperluas kesempatan kerja.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan analisis mengapa investasi belum optimal, biaya logistik masih tinggi, industri menghadapi tekanan, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Bamsoet.
Ia menegaskan, efektivitas pembagian bidang sangat bergantung pada kemampuan masing-masing unsur untuk bekerja secara terpadu. Sejumlah persoalan nasional, seperti kelangkaan BBM, tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga distribusi, harga pangan, inflasi, dan stabilitas sosial.
Begitu pula persoalan pengangguran yang berkaitan erat dengan investasi, pendidikan, perkembangan industri, serta kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, Wantimpres dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, serta menyusun rekomendasi yang terukur.
“Wantimpres harus berani menyampaikan pandangan yang objektif kepada presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan tiga bidang yang bekerja secara sinergis, Wantimpres dapat semakin mampu membantu Presiden Prabowo mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet.
