Tekan Stunting di NTT, Kemendukbangga Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan intervensi di NTT juga dilakukan bersama Yayasan Kitabisa, terutama setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026.
Soksinews.id – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan lingkungan dan akses terhadap fasilitas sanitasi dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan risiko stunting.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan intervensi di NTT juga dilakukan bersama Yayasan Kitabisa, terutama setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam konteks penanganan pascagempa, terdapat 94 korban meninggal dunia di pengungsian. Dalam situasi tersebut, kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan perempuan menjadi perhatian.
Selain memastikan kecukupan gizi, pemerintah dan mitra juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar di lokasi terdampak, termasuk tempat tinggal, air bersih, serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
“Salah satunya (bantuan) ada rumah, air bersih, kemudian juga ada mandi, cuci, kakus (MCK). Jadi, penyebab (stunting) itu nanti yang akan kita kerjakan di sana dan memang menjadi prioritas kita,” kata Wihaji di Jakarta, Kamis.
Penanganan Harus Sesuai Penyebab
Wihaji menjelaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap wilayah. Pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui faktor yang menyebabkan sebuah keluarga atau anak masuk dalam kelompok berisiko stunting.
Menurutnya, intervensi harus diarahkan berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Yang paling penting adalah sebabnya apa. Untuk menyelesaikan masalah, itu sebabnya kita selesaikan dulu. Kalau sebabnya air bersih, kita bantu air bersih, kalau sebabnya edukasi, kita edukasi, kalau sebabnya asupan gizi, kita asupan gizi, tentu dari sebab itu kita pilih dan kerjakan yang bisa kita kerjakan,” jelasnya.
Untuk NTT, kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian khusus. Selain persoalan gizi, pemerintah juga memasukkan pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari upaya menekan risiko stunting.
“Tentu prioritasnya asupan gizi, kemudian (mencegah) pernikahan dini, juga beberapa kebutuhan air bersih. Kalau di NTT, kebutuhan air bersih, doakan saja nanti teman-teman dari Yayasan Kitabisa untuk prioritas di NTT,” ujar Wihaji.
Kolaborasi Sudah Berjalan Sebelum Gempa
Wihaji menegaskan, program penanganan stunting di NTT sebenarnya telah dilakukan Kemendukbangga/BKKBN sebelum bencana gempa terjadi.
Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Pascagempa, kerja sama tersebut kemudian diperkuat agar dukungan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan konkret.
“Sebelum ada gempa pun, kita sudah bekerja sama dengan kampus-kampus juga dan lebih konkretnya tentu tambah baik, dan semoga nanti semakin cepat untuk bisa kita bantu di sana,” katanya.
Secara nasional, hasil pendataan keluarga tahun 2025 mencatat terdapat sekitar 8,1 juta keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga 14,2 persen pada 2029.
Kondisi NTT yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi membuat penguatan intervensi berbasis kebutuhan daerah menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting, terutama dengan memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, gizi, dan edukasi dapat terpenuhi.
