Tantowi Yahya Soroti Perbedaan Pernyataan Pejabat Pemerintah soal Isu Asap
Soksinews.id - Pemerhati komunikasi publik Tantowi Yahya menyoroti pola komunikasi pemerintah dalam merespons berbagai isu strategis. Menurutnya, perbedaan pernyataan antarpejabat mengenai satu persoalan dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan berpotensi berdampak serius terhadap hubungan antarnegara.
Melalui akun Instagram resminya, @tantowiyahyaofficial, Tantowi menilai pemerintah belum memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi secara optimal. Akibatnya, pernyataan yang disampaikan sejumlah pejabat kerap memiliki sudut pandang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain.
“Komunikasi publik menjadi satu titik lemah pemerintah hari ini. Terhadap satu isu, suara yang mengatasnamakan pemerintah bisa beda-beda dan tidak sedikit kontradiktif satu sama lain. Membingungkan dan bisa berakibat fatal dalam konteks hubungan antarnegara,” tulis Tantowi.
Ia mencontohkan respons pemerintah Indonesia terhadap protes Singapura terkait persoalan asap. Menurut Tantowi, terdapat perbedaan pendekatan di antara sejumlah pejabat dalam menanggapi isu tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, misalnya, mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik. ASEAN dapat menjadi forum pembahasan, sedangkan persoalan sensitif dinilai lebih tepat ditangani melalui komunikasi tertutup.
Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan respons yang lebih konfrontatif dengan menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga oksigen. Pernyataan tersebut merujuk pada peran hutan Indonesia dalam menghasilkan oksigen yang dibutuhkan negara lain, termasuk Singapura.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan penghentian pengiriman gas ke negara yang tidak menyukai Indonesia. Tantowi menilai perbedaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki sikap resmi yang konsisten.
Menurut Tantowi, persoalan tersebut berakar pada tiga kelemahan utama dalam komunikasi publik pemerintah. Pertama, tidak adanya narasi tunggal atau single narrative yang menjadi pedoman bersama dalam merespons suatu isu. Kondisi ini membuat setiap pejabat berpotensi menyampaikan pesan berdasarkan perspektif masing-masing.
Kedua, lemahnya koordinasi atau lack of coordination antarpihak yang memiliki mandat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tanpa koordinasi yang memadai, pesan yang disampaikan satu lembaga dapat berbeda dengan pernyataan lembaga lainnya.
Ketiga, persoalan kredibilitas komunikator atau lack of credibility. Tantowi menilai efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh figur yang menyampaikannya.
“Dalam komunikasi publik, pesan yang sukses banyak ditentukan oleh siapa penyampainya. Figur yang bermasalah, tidak kredibel dan mempunyai tingkat penolakan tinggi dari publik akan memperlambat jalannya sebuah pesan,” tulisnya.
Tantowi mengakui pandangan tersebut mungkin terdengar keras. Namun, ia menegaskan bahwa pemilihan komunikator merupakan bagian penting dalam strategi komunikasi pemerintah karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyampai pesan turut memengaruhi penerimaan informasi.
Ia mengibaratkan hal tersebut melalui adagium dalam dunia musik, the singer, not the song. Menurutnya, lagu yang biasa saja dapat terdengar lebih menarik ketika dibawakan oleh penyanyi yang tepat dan disukai khalayak. Sebaliknya, pesan yang baik sekalipun berpotensi sulit diterima apabila disampaikan oleh figur yang tidak memperoleh kepercayaan publik.
Tantowi mengingatkan bahwa Indonesia masih akan menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan serta langkah strategis disampaikan melalui komunikasi yang konsisten, terarah, dan terkoordinasi.
“Indonesia akan masih banyak menghadapi masalah. Membuat publik mengerti, paham, maklum dan mendukung memerlukan komunikasi tingkat tinggi yang terorkestrasi dengan baik,” tegasnya.
