Serangan Drone Houthi ke Arab Saudi, Pemerintah Perkuat Pemantauan PMI
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, hingga Kamis (17/9/2026), belum ada PMI yang menyampaikan permintaan kepulangan maupun aduan terkait dampak serangan tersebut.
Soksinews.id – Pemerintah belum menerima laporan atau pengaduan dari pekerja migran Indonesia (PMI) terkait serangan pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, hingga Kamis (17/9/2026), belum ada PMI yang menyampaikan permintaan kepulangan maupun aduan terkait dampak serangan tersebut.
“Belum ada aduan dari PMI (yang) mau pulang terkait dengan adanya serangan kemarin, belum,” kata Mukhtarudin di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Mukhtarudin mengatakan pihaknya telah memperoleh perkembangan terbaru dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Laporan tersebut berkaitan dengan drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Arab Saudi sebelum memasuki wilayah udara Kota Makkah.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus mengingatkan WNI, termasuk PMI, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
Kemlu RI sebelumnya juga menyampaikan bahwa perwakilan Indonesia di Arab Saudi terus memantau kondisi keamanan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Hingga laporan tersebut disampaikan, tidak terdapat laporan WNI yang terdampak bahaya akibat kejadian tersebut.
“Sampai hari ini, dari perwakilan kami sudah memberikan peringatan-peringatan kepada WNI kita agar menghindari wilayah-wilayah yang potensinya terdampak konflik; tetapi sampai hari ini, seperti (ibadah) umroh, berjalan seperti biasa. Jadi, belum ada sesuatu yang signifikan terjadi,” jelas Mukhtarudin.
Pemerintah Perkuat Pemantauan di Timur Tengah
Mukhtarudin menegaskan pemerintah tidak mengabaikan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI dan KJRI, terus dilakukan untuk mendapatkan informasi terbaru sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila situasi mengalami peningkatan eskalasi.
“Kami sudah melakukan komunikasi rutin dengan perwakilan kami yang ada di luar negeri, khususnya negara-negara Timur Tengah, ya. Ada atase kami di sana, ada Kementerian (Luar Negeri) juga, kami rajin untuk terus koordinasi untuk memantau situasi,” ujarnya.
Sementara itu, otoritas Arab Saudi menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone yang disebut diluncurkan kelompok Houthi sebelum memasuki zona udara terlarang di sekitar Makkah.
Juru bicara Koalisi untuk Pemulihan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyebut drone tersebut dicegat pada Selasa malam, 15 September 2026, sekitar pukul 18.50 waktu setempat di bagian selatan Makkah.
Menurut keterangan yang disampaikan pihak Saudi, insiden tersebut menjadi perhatian karena terjadi di sekitar kota suci Makkah. Namun, kelompok Houthi melalui sumber militer yang dikutip media yang dikelolanya membantah adanya ancaman dari Yaman terhadap Makkah maupun situs-situs suci Islam lainnya.
Hingga kini, pemerintah Indonesia masih mengimbau WNI di Arab Saudi untuk mengikuti arahan otoritas setempat dan menghindari lokasi yang berpotensi terdampak gangguan keamanan.
