Sarmuji Sebut Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen 2029

Soksinews.id - Partai Golkar mewajibkan seluruh kadernya yang kini menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk berkontestasi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2029. Kebijakan strategis ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji usai mengisi Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemenangan Pemilu Legislator se-Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/10/2026).

Langkah mengusung delapan menteri aktif, termasuk Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang siap maju dari Dapil Papua, ditujukan untuk mendongkrak perolehan kursi parlemen melampaui capaian 102 kursi pada Pemilu 2024. Ketentuan ini rencananya akan dimasukkan dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, beriringan dengan usulan mempertahankan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen dalam revisi UU Pemilu demi memuluskan target Golkar menjadi pemenang Pemilu 2029.

“Termasuk Ketua Umum, Pak Bahlil juga akan nyaleg (daerah pemilihan) Papua,” kata Sarmuji seusai memberikan materi kepemiluan dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemenangan Pemilu bagi legislator se-Indonesia Timur di Makassar, Sabtu (17/10/2026).

Peningkatan perolehan alokasi kursi di Senayan diposisikan sebagai indikator utama keberhasilan mesin politik partai dalam menghadapi kontestasi mendatang.

“Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin. Karena kalau enggak, gagal dong mau sekarang,” tegasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pentingnya kerja keras seluruh jajaran pengurus menteri tanpa mengandalkan pembagian jatah jabatan.

“Caleg enggak, menteri mau. Gimana coba? Enggak bisa, dia harus kerja dong. Gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada jatah-jatahan,” tegasnya.

Ketertarikan langsung jajaran menteri turun ke daerah pemilihan diharapkan mampu mengembalikan grafik kejayaan elektoral partai secara konsisten di tingkat nasional.

“Saya caleg, saya caleg Dapil Papua, karena dapil itu tidak ada kursi, enggak ada kursi kita, dan kalau petarung ya turun bermain di lapangan,” tandasnya.