Rekrutmen Poltek Imipas Didorong Beri Ruang Lebih Proporsional bagi Putra-Putri Daerah
Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong penerapan jalur afirmasi dalam rekrutmen peserta didik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas).
Soksinews.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong penerapan jalur afirmasi dalam rekrutmen peserta didik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keterwakilan putra-putri dari seluruh provinsi di Indonesia.
Umbu mengatakan mekanisme rekrutmen perlu mempertimbangkan disparitas mutu pendidikan antardaerah. Menurutnya, kesempatan untuk mengenyam pendidikan kedinasan sebaiknya tidak hanya terbuka lebar bagi wilayah dengan akses dan kualitas pendidikan yang relatif lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Umbu setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut membahas transformasi dan kesiapan pelaksanaan pendidikan di Poltek Imipas.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mendorong agar proses seleksi tidak hanya berorientasi pada kelulusan peserta, tetapi juga memperhatikan representasi wilayah secara proporsional.
“Kami mendorong adanya proporsional atau kuota per provinsi itu secara berimbang,” ujar Umbu.
Menurut Umbu, jalur afirmasi diperlukan karena kondisi pendidikan di setiap daerah belum sepenuhnya setara. Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari akses internet, jumlah sekolah dan guru, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
“Khusus saya bicara tentang NTT, mutu pendidikan kami, kami harus akui bahwa tidak bisa bersaing dengan Pulau Jawa,” katanya.
Karena itu, Umbu menilai parameter seleksi perlu mempertimbangkan kondisi pendidikan masing-masing daerah dengan tetap menjaga kualitas peserta didik. Ia mendorong daerah tertinggal memperoleh ruang melalui mekanisme afirmasi agar putra-putri dari berbagai wilayah memiliki kesempatan yang lebih proporsional.
“Kalau lihat itu, misalnya nilai prestasi dalam tes akademik rata-rata 60, itu sudah lulus. Tapi diberlakukan pada daerah-daerah tertinggal di bawah itu supaya bisa tercapai. Dan harus jelas kuota per provinsi,” jelasnya.
Umbu menegaskan afirmasi bukan semata-mata mengenai pembagian kuota, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan representasi daerah dalam pendidikan kedinasan dan membangun semangat kebangsaan.
“Bukan kami minta kuota itu, tapi kita bagikan secara proporsional kepada anak bangsa. Supaya ada rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Sumber: Golkarpedia
