Puteri Komarudin Pertanyakan Objektivitas Survei CELIOS Soal Kinerja Bahlil
Soksinews.id - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Partai Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan objektivitas serta metodologi ilmiah riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai menteri berkinerja terburuk. Keterangan tersebut disampaikan Puteri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Anggota Komisi XI DPR RI itu mendesak CELIOS untuk membuka secara transparan teknik pengambilan sampel, karakteristik responden, hingga penentuan bobot analisis agar hasil evaluasi tidak sekadar menjadi alat penggiringan opini publik.
Puteri menilai hasil survei tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan dan rilis J.P. Morgan Asset Management pada Maret 2026 yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan guncangan energi, serta capaian PNBP sektor ESDM 2025 yang berhasil menembus Rp138,37 triliun.
“Survei ini tentu patut dipertanyakan objektivitasnya secara ilmiah, terutama dari segi metodologi survei. Mulai dari siapa yang dipilih sebagai responden, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, hingga sejauh mana jumlah dan karakteristik responden tadi benar-benar representatif dan tidak diarahkan,” kata Puteri kepada wartawan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Indikator keberhasilan tata kelola energi nasional dinilai tercermin secara kuantitatif melalui pengakuan lembaga analisis ekonomi global.
“Berdasarkan laporan Eye on the Market yang diterbitkan J.P. Morgan Asset Management, Indonesia berada pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global,” ujar Puteri.
Akselerasi diversifikasi bahan bakar nabati juga diposisikan sebagai langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.
“Tidak sampai di situ, Pak Bahlil terus mendorong diversifikasi energi melalui implementasi Program Mandatori Biodiesel B40 serta pengembangan program B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kinerja pejabat publik semestinya bertumpu pada data capaian terukur yang dapat diuji keabsahannya secara ilmiah.
“Kritik ini tentu sah-sah saja, tapi saya kira harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” katanya.
