Puteri Komarudin Minta Rencana Induk GSW Pantura Jadi Prioritas
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Soksinews.id — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pelindungan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Dokumen tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang sekitar 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.
Dorongan itu disampaikan Puteri saat mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BOPPJ Tahun 2027, Kamis (24/9/2026).
Menurut Puteri, Rencana Induk diperlukan agar pembangunan GSW memiliki perencanaan yang terarah, termasuk dalam menentukan tahapan pembangunan, skala prioritas, hingga kebutuhan anggaran.
“Kami melihat penyusunan Rencana Induk Perlindungan Pantai Utara Jawa menjadi key issue yang perlu terus didorong penyelesaiannya. Terlebih, ini penting untuk memberikan arah yang lebih terukur terhadap pembangunan GSW. Mulai dari tahapan, prioritas, hingga kebutuhan pembiayaannya,” ujar Puteri melalui rilis yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Perencanaan GSW Perlu Memperhatikan Tata Ruang
Skala pembangunan GSW menjadi salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Sebelumnya, BOPPJ memperkirakan kebutuhan investasi proyek tersebut dapat mencapai 100 miliar dolar AS.
Dengan besarnya skala pembangunan, Puteri menilai perencanaan GSW perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan aspek tata ruang dan lingkungan sejak tahap awal.
Ia juga mendorong agar penyusunan Rencana Induk berjalan selaras dengan berbagai kajian lingkungan, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain itu, perencanaan pembangunan juga perlu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mempertimbangkan karakteristik wilayah yang akan dilalui pembangunan GSW.
“Mengingat pembangunannya akan melintasi banyak daerah, termasuk daerah pemilihan saya di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Tentu perencanaannya perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi masing-masing wilayah. Karena itu, KLHS perlu menjadi bagian dari pertimbangan awal dalam penyusunan Rencana Induk, termasuk dalam menentukan segmen, lokasi, desain, dan tahapannya,” jelas Puteri.
BOPPJ Dorong Pembangunan Berbasis Lingkungan
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pembangunan kawasan Pantura, termasuk pembangunan GSW, akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Menurut Didit, pendekatan tersebut diperlukan mengingat kawasan pesisir Pantura menghadapi persoalan banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence yang telah berdampak terhadap masyarakat.
Ia menyebut sekitar 17 juta penduduk di kawasan pesisir Pantura terdampak persoalan tersebut.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai menurut Didit tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kawasan dan kehidupan masyarakat.
“Tentunya, pelaksanaan kegiatan pembangunan Pantura yang ada kaitannya dengan pembangunan tanggul laut ataupun GSW, tidak hanya membangun konkret. Tetapi juga membangun peradaban. Di mana pembangunannya building with nature,” ungkap Didit.
Kepentingan Masyarakat Pesisir Jadi Perhatian
Puteri juga meminta agar kondisi masyarakat pesisir menjadi bagian dari perencanaan pembangunan GSW.
Ia menilai keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, termasuk nelayan, perlu diperhitungkan sejak penyusunan Rencana Induk. Hal tersebut diperlukan agar berbagai potensi dampak sosial dan ekonomi dapat dipersiapkan sejak awal.
“Karena itu, langkah transisi dan antisipasi terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi juga perlu dipersiapkan sejak awal. Yang penting adalah bagaimana koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait dapat berjalan dengan baik untuk menyiapkan program yang sesuai, sehingga apabila terdapat masyarakat yang terdampak, skema transisinya sudah tersedia dan dapat langsung dijalankan,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
