Puteri Komarudin Minta Percepatan Rencana Induk Tanggul Laut Pantura
“Kami melihat penyusunan Rencana Induk Perlindungan Pantai Utara Jawa menjadi key issue yang perlu terus didorong penyelesaiannya. Terlebih, ini penting untuk memberikan arah yang lebih terukur terhadap pembangunan GSW. Mulai dari tahapan, prioritas, hingga kebutuhan pembiayaannya,” ujar Puteri melalui rilis yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9/26).
Penyelarasan tata ruang antarwilayah dinilai sangat krusial mengingat mega proyek ini melintasi daerah padat penduduk, termasuk Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.
“Mengingat pembangunannya akan melintasi banyak daerah, termasuk daerah pemilihan saya di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Tentu perencanaannya perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi masing-masing wilayah. Karena itu, KLHS perlu menjadi bagian dari pertimbangan awal dalam penyusunan Rencana Induk, termasuk dalam menentukan segmen, lokasi, desain, dan tahapannya,” jelas Puteri.
BOPPJ berkomitmen menerapkan prinsip keterpaduan lingkungan hidup agar pembangunan fisik tanggul laut berjalan seiring dengan perbaikan peradaban masyarakat kawasan pesisir.
“Tentunya, pelaksanaan kegiatan pembangunan Pantura yang ada kaitannya dengan pembangunan tanggul laut ataupun GSW, tidak hanya membangun konkret. Tetapi juga membangun peradaban. Di mana pembangunannya building with nature,” ungkap Didit.
Pemerintah diimbau menyiapkan skema transisi ekonomi sosial yang matang agar mata pencaharian nelayan dan warga lokal tetap terlindungi secara berkelanjutan.
“Karena itu, langkah transisi dan antisipasi terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi juga perlu dipersiapkan sejak awal. Yang penting adalah bagaimana koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait dapat berjalan dengan baik untuk menyiapkan program yang sesuai, sehingga apabila terdapat masyarakat yang terdampak, skema transisinya sudah tersedia dan dapat langsung dijalankan,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
