Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Jadi 12,5 Persen pada 2029, Airlangga Siapkan Strategi
Soksinews.id – Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029, dari 14,29 persen pada 2022. Target tersebut ditempuh melalui penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi layanan logistik, digitalisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan dirinya untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional guna menekan biaya distribusi barang sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.
“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain menetapkan target pada 2029, pemerintah juga membidik penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045. Sasaran jangka panjang tersebut diharapkan dapat memperkuat efisiensi distribusi barang, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mencapai target tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 memuat tiga strategi utama. Pertama, memperkuat infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, meningkatkan integrasi dan digitalisasi sistem logistik. Ketiga, memperkuat daya saing SDM serta penyedia jasa logistik.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh. Menurut Airlangga, penerapan NLE selama ini telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen.
Ke depan, digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan perizinan yang berfokus pada hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah (business to government/B2G) serta antarpemerintah (government to government/G2G).
Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.
Selain itu, integrasi transportasi jalan, kereta api, dan laut melalui sistem angkutan multimoda menjadi salah satu prioritas pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas angkutan barang dan menjaga kualitas layanan logistik.
Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan pergudangan juga dapat mengakses program KIPK. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, pelaku usaha angkutan truk diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbarui armada dan meningkatkan efisiensi operasional.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kemampuan penyedia jasa logistik. Peningkatan keterampilan tersebut diperlukan agar tenaga kerja dan pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta sistem logistik digital.
Airlangga optimistis, koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan strategi penguatan logistik dapat membantu pemerintah mencapai target penurunan biaya logistik nasional secara bertahap, dari 12,5 persen terhadap PDB pada 2029 hingga 8 persen pada 2045.
“Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
