Mukhtarudin Gandeng Pemda dan Kampus, Siapkan Pekerja Migran Terampil hingga 2029
Soksinews.id – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia yang terampil, kompeten, dan terlindungi. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan peluang kerja di luar negeri sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi gabungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan itu dihadiri Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI H. Ade Ginanjar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Sejumlah perguruan tinggi turut hadir, di antaranya Universitas Garut, Poltekkes Kemenkes, Universitas Mayasari Bakti, STT Cipasung Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, STIKES Respati Tasikmalaya, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, STIEBS Al Amin Tasikmalaya, Politeknik LP3I Tasikmalaya, dan Institut Pendidikan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia masih terbuka luas. Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi pekerjaan di luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.924 posisi telah terisi, sedangkan 205.924 posisi lainnya masih tersedia.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia,” tutur Mukhtarudin.
Menurutnya, besarnya peluang kerja internasional harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global.
Fenomena penuaan penduduk atau aging population di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, dinilai membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi berbagai kebutuhan pekerjaan di luar negeri.
Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk menjawab kebutuhan pasar kerja internasional, Kementerian P2MI mendorong pelaksanaan Program SMK Go Global sebagai salah satu langkah strategis menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan negara tujuan.
Mukhtarudin menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja dengan target penempatan secara bertahap hingga 2029.
Rinciannya, sebanyak 40.000 pekerja ditargetkan ditempatkan pada 2026, kemudian 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.
“Target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” ujarnya.
Mukhtarudin mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasi Program SMK Go Global, terlebih pendaftaran Batch II masih dibuka hingga 31 Oktober 2026.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Selain itu, mereka perlu dibekali pemahaman mengenai prosedur penempatan yang aman dan resmi.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin turut menekankan pentingnya verifikasi dan koordinasi antarpihak dalam proses penempatan pekerja migran. Ia menilai, perlindungan tenaga kerja Indonesia perlu terus diperkuat, termasuk dalam menghadapi tantangan regulasi di negara tujuan.
“Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja,” ujar Abdusy.
Ia juga menceritakan kunjungannya ke Jepang pada pekan sebelumnya, ketika pihaknya bertemu dengan perwakilan Kementerian Republik Korea yang menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja daerah.
Abdusy menilai, jalur kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) perlu diperkuat agar proses penempatan pekerja migran berlangsung lebih cepat, tertib secara hukum, dan tidak terkendala birokrasi yang rumit.
Ia juga mendorong optimalisasi fasilitas dan lembaga pelatihan yang telah tersedia untuk menyediakan program pelatihan kerja yang singkat, padat, dan sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.
Selain peningkatan kompetensi, Kementerian P2MI memperluas edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu lainnya di lembaga pelatihan.
Mukhtarudin menjelaskan, keberadaan Migrant Center diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, prosedur penempatan, serta pemahaman mengenai hak dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting agar calon pekerja migran memperoleh informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Kementerian P2MI juga menawarkan sejumlah bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kerja sama tersebut mencakup pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri yang sesuai prosedur, pertukaran data untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
“Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran kita lebih berkualitas,” kata Mukhtarudin.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan Program SMK Go Global serta memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam penempatan pekerja migran. Data Kementerian P2MI mencatat sebanyak 239.821 layanan penempatan pekerja migran asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026.
Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya sebanyak 560 layanan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat, termasuk para lulusan perguruan tinggi di daerah.
Mukhtarudin berharap, integrasi pelatihan kerja, penyebaran informasi lowongan resmi, dan edukasi migrasi aman dapat menekan penempatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” harapnya.
