Misbakhun Minta Evaluasi Total Serapan Pajak Jawa Barat

Soksinews.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti rendahnya realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat yang baru mencapai sekitar Rp77 triliun atau 63 persen dari target Rp122 triliun per 30 September 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Misbakhun menegaskan bahwa minimnya capaian menjelang tiga bulan penutupan tahun anggaran bukan semata-mata beban Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan persoalan bersama yang menuntut evaluasi mendasar terhadap ketidakseimbangan pertumbuhan PDB dengan rasio pajak (tax ratio). DPR RI pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh dari sisi pembentukan regulasi baru apabila Kementerian Keuangan membutuhkan perubahan pendekatan perpajakan secara struktural.

“Ini bukan persoalan DJP saja, bukan. Ini persoalan kita bersama. Kita harus menyampaikan dengan hati yang terbuka, ini persoalannya di mana?” tegas Misbakhun.

Kesenjangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio pajak menjadi poin evaluasi kritis yang perlu diurai secara mendalam.

“Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya?” ujarnya.

DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk berani merumuskan solusi mendasar serta siap memfasilitasi kebutuhan regulasi pendukung.

“Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih, Pak,” tandasnya.

Jajaran DJP menyambut baik masukan parlemen dan memfokuskan sisa kuartal akhir pada pengawasan akurat serta perluasan basis pajak yang telah menyumbang penerimaan baru sebesar Rp1,8 triliun di Jawa Barat.

“Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera,” katanya.