Meutya Hafid Unggul dalam Survei Indopol, Dinilai Meyakinkan di Forum Internasional
Soksinews.id – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menempati posisi teratas sebagai menteri perempuan paling menonjol dengan perolehan 29,6 persen berdasarkan survei nasional Indopol Survey menjelang dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2026. Meutya juga dinilai responden sebagai menteri yang paling meyakinkan saat tampil di forum internasional.
Berdasarkan laporan Indopol Survey yang dirilis di Jakarta, Senin, Meutya memperoleh 21,8 persen dalam kategori menteri paling meyakinkan di forum internasional, termasuk dari aspek kemampuan berbahasa Inggris. Survei tersebut mencakup penilaian terhadap 48 menteri kabinet.
Selain itu, Meutya menempati posisi kedua sebagai menteri paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan pemerintah dengan perolehan 15,4 persen. Posisi pertama dalam kategori tersebut ditempati Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan 34,8 persen.
“Meutya memiliki modal visibilitas yang kuat di kategori menteri perempuan,” demikian catatan Indopol dalam laporan surveinya.
Dalam kategori menteri perempuan paling menonjol, Meutya unggul dibandingkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi yang memperoleh 7,6 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebesar 6,6 persen, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini sebesar 5,3 persen.
Perolehan Meutya tercatat di berbagai kelompok responden berdasarkan wilayah, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Dukungan tertinggi dalam kategori tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara sebesar 56,6 persen serta kelompok Generasi X berusia 44–59 tahun sebesar 47,1 persen.
Di Jawa, wilayah dengan jumlah responden terbesar, Meutya memperoleh 30,5 persen. Sementara itu, responden berpendidikan S1 ke atas memberikan dukungan sebesar 34 persen, lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA yang mencapai 21,6 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, Meutya dipilih oleh 31,1 persen responden laki-laki dan 28,1 persen responden perempuan.
Dalam kategori menteri paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, Meutya juga memperoleh persentase tertinggi sebesar 21,8 persen, diikuti Agus Harimurti Yudhoyono dengan 10,7 persen. Berikutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memperoleh 6,9 persen, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebesar 4,5 persen, serta Menteri Luar Negeri Sugiono sebesar 4,4 persen.
Dukungan terhadap Meutya dalam kategori tersebut mencapai 34 persen di Bali dan Nusa Tenggara serta 31,4 persen di Maluku dan Papua. Berdasarkan karakteristik responden, perolehannya lebih tinggi di kalangan perempuan sebesar 24,1 persen dan kelompok berpendidikan S1 ke atas sebesar 24,3 persen.
Namun, di Kalimantan, Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh persentase lebih tinggi, yakni 29,5 persen.
Indopol mencatat rekam jejak Meutya sebagai jurnalis dan mantan Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri menjadi salah satu konteks persepsi publik terhadap kapasitasnya dalam mewakili Indonesia di forum internasional.
Di bidang komunikasi kebijakan, Meutya memperoleh 15,4 persen dan berada di posisi kedua. Ia berada di atas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memperoleh 11,4 persen, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 4,7 persen, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebesar 3,5 persen.
Survei tersebut juga mencatat bahwa kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak disebut secara spontan oleh 5 persen responden ketika diminta menyebutkan satu kebijakan pemerintah yang mereka ingat.
Persentase itu mendekati penyebutan program Sekolah Rakyat sebesar 5,6 persen dan melampaui bantuan sosial serta subsidi sebesar 3 persen, ketahanan pangan sebesar 1,8 persen, serta hilirisasi dan energi sebesar 1,3 persen.
Kebijakan pembatasan akses anak di ruang digital berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital, termasuk konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, dan eksploitasi digital.
Dalam laporannya, Indopol merekomendasikan penguatan peran Meutya sebagai wajah komunikasi kebijakan pemerintah melalui penyampaian capaian yang lebih personal dan berbasis hasil kerja.
Indopol juga mencatat Instagram menjadi kanal utama masyarakat digital untuk memperoleh informasi kebijakan dengan perolehan 34,2 persen, disusul TikTok sebesar 25,3 persen. Temuan ini menyoroti peran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat melalui kanal digital.
Survei Indopol dilakukan secara daring terhadap 1.000 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah di 38 provinsi yang memiliki akses internet. Pengumpulan data berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 menggunakan kuesioner terstruktur yang memuat 18 pertanyaan.
Sampel direkrut melalui iklan digital, jaringan koordinator provinsi, dan panel responden Indopol dengan metode quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia.
Indopol menyatakan survei menggunakan sampel nonprobabilitas sehingga margin of error tidak dapat dihitung secara statistik. Sebagai pembanding, sampel acak sederhana dengan 1.000 responden memiliki margin of error sekitar ±3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dengan metode yang digunakan, hasil survei perlu dibaca sesuai karakteristik responden dan cakupan penelitian.
