Menteri ESDM Bahlil Sebut Harga Batu Bara Indonesia Kian Bermarwah
Soksinews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai penataan ulang tata kelola serta pengaturan pasokan dan permintaan (supply and demand) komoditas pertambangan berhasil memperkuat posisi serta daya tawar harga batu bara Indonesia di pasar internasional.
Dalam sambutannya pada acara Donor Darah Hari Jadi Pertambangan ke-81 di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (22/9/2026), Bahlil menjelaskan bahwa efisiensi kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terbukti menaikkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi capaian tahun 2025, meski volume pengerukan tidak dipacu secara berlebihan.
Selain mengembalikan kestabilan harga komoditas nasional, Kementerian ESDM memprioritaskan pemenuhan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik PLN serta memberikan alokasi RKAB secara proporsional guna melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM pertambangan.
"Harga nikel ditentukan oleh luar. Harga batu bara ditentukan oleh luar. Sekarang baru mulai kita tata. Alhamdulillah, dengan penataan terhadap pengaturan supply and demand, harga batu bara Indonesia sekarang sudah mulai ada marwahnya di mata internasional," ungkap Bahlil dalam sambutannya pada acara Donor Darah Hari Jadi Pertambangan ke 81, di Balai Sudirman Jakarta, dikutip Selasa (22/9/2026).
Pemerintah menekankan pentingnya pengoptimasian pendapatan negara ketimbang sekadar mengejar rekor volume ekstraksi di lapangan.
"Laporan dari Dirjen Minerba kepada saya, produksi batu bara itu tidak sebanyak di tahun 2025, tetapi PNBP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Artinya, kita pengin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara itu yang paling penting," kata Bahlil.
Sektor pelaku usaha kecil dan menengah dinilai memegang peranan krusial sebagai fondasi pertahanan ekonomi nasional yang harus terus didukung keberadaannya.
"Dan UMKM ini harta mereka kalau ada apa-apa, enggak pernah dibawa ke luar negeri. Dan ketika krisis ekonomi tahun '98, Bapak, Ibu semua, defisit kita itu 13%, inflasi kita 88%, tahun '98. Yang menjadi penyangga pertahanan ekonomi nasional kita apakah perusahaan besar? Tidak. UMKM itu," tambahnya.
Pemerintah berkomitmen membagi porsi kuota produksi secara adil agar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan oleh masyarakat luas di perdesaan maupun kota.
"Dan UMKM sekarang ada juga di pertambangan, kan? Yang minta RKAB cuma 500, 200.000, 700.000, 1.000.000, itu UMKM. Kalau satu perusahaan menguasai gede, ya saya lebih memilih banyak orang yang hidup daripada satu orang yang berkuasa," tandasnya.
