Menteri ESDM Bahlil Berburu Pasokan Minyak Mentah Alternatif Ke Afrika

Soksinews.id - Memanasnya konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah yang mengganggu lalu lintas Selat Hormuz memicu Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan sumber pasokan minyak mentah (crude oil) alternatif dari berbagai negara mitra, termasuk kawasan Afrika. Langkah diplomasi energi tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Guna menutup ketergantungan impor 23 persen pasokan mentah yang terdampak penutupan jalur maritim internasional, Kementerian ESDM menerapkan metode hunting langsung ke negara produsen pemegang surplus minyak. Kendati tekanan pasar global meningkat, pemerintah berkomitmen menjamin keterjangkauan daya beli publik dengan menahan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026, sembari mematangkan strategi mandatori etanol E50 dan biodiesel B50 berbasis bahan baku lokal demi menekan laju pengeluaran devisa impor.

"Dulu kita punya, 23 persen crude dari Selat Hormuz. Sekarang dengan Arab Saudi lagi kena begini, nambah lagi. Makanya Menteri ESDM nggak bisa tidur terlalu panjang, karena harus lobi mencari minyak di mana-mana," kata Bahlil dalam Rakernas III HIPPI 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Pendekatan diplomasi yang adaptif terus dilakukan kepada para pejabat energi kawasan guna membuka akses pembelian minyak secara kompetitif.

"Jadi, pada saat saya lobi dengan mereka, saya bilang kita ini saudara," ujarnya.

Pemerintah memberikan jaminan kepastian harga bahan bakar energi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah ketidakpastian kondisi global.

"Bagaimana caranya kita jagain untuk tidak naik, dan saya janji BBM untuk subsidi tidak akan naik sampai Desember," tegasnya.

Pengembangan bahan bakar nabati difokuskan pada penguatan rantai pasok dalam negeri agar terhindar dari ketergantungan bahan baku impor.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," tegas Bahlil.