Menperin Usulkan Industri Olahan Manfaatkan Stok Beras Bulog untuk Bahan Baku
Soksinews.id - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencari solusi atas persoalan kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman, khususnya beras pecah atau menir. Perbedaan harga antara bahan baku impor dan produk dalam negeri dinilai menjadi tantangan bagi industri pengolahan untuk mempertahankan daya saing.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji seusai menerima audiensi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman. Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.
Sarmuji menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi industri makanan dan minuman olahan, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga penguatan ekosistem industri. Kementerian Perindustrian, kata dia, berkomitmen mendukung kebutuhan pelaku usaha agar industri nasional semakin kompetitif.
"Kalau industri makanan minuman itu, isu daya saing sebenarnya nggak terlalu karena mereka cukup kuat. Bahkan makanan minuman kita pertumbuhannya juga cukup baik, ekspor ke banyak negara, banyak lah ke mancanegara. Hanya saja tentu ada hal-hal jadi aspirasi mereka, soal bahan baku," kata Sarmuji usai pertemuan.
Ia mencontohkan persoalan harga beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku sejumlah industri pengolahan. Menurutnya, harga beras pecah impor berada di kisaran Rp 5.700 hingga Rp 6.000 per kilogram, sedangkan harga produk serupa dari dalam negeri mencapai sekitar Rp 11.000 per kilogram.
"Contoh, bahan baku beras pecah itu kalau kita impor dari luar negeri harganya sekitar Rp5.700 atau Rp6.000 maksimal. Tapi kalau produksi dalam negeri harganya dipatok sekitar Rp11.000 tentu ada selisih cukup besar," tambah dia.
Perbedaan harga tersebut dinilai memberatkan industri yang menggunakan beras pecah sebagai bahan baku. Sarmuji menyebut industri bihun dan produk olahan lainnya berpotensi kesulitan bersaing apabila harus menggunakan bahan baku lokal dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor.
"Kalau dengan Rp11.000 itu industri kita nggak bisa kompetitif. Seperti industri bihun dan lain sebagainya nggak bisa kompetitif," ucapnya.
Sebagai salah satu alternatif, Sarmuji mewacanakan pemanfaatan stok beras milik Perum Bulog, terutama beras yang telah lama tersimpan di gudang dan mengalami kerusakan atau pecah. Menurutnya, stok tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri apabila tersedia mekanisme penyaluran dan harga yang sesuai.
"Lgi kita cari cara. Toh beras Bulog itu kan banyak sekali. Stok banyak sekali dan makin lama kalau dibiarkan nilainya akan turun, bahkan bisa mendekati nol," sambungnya.
Ia menilai perlu ada skema yang mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Dengan demikian, stok beras yang tidak terserap untuk kebutuhan konsumsi dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus membantu industri memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau.
"Perlakuan terhadap beras-beras seperti itu harus ada solusinya. Industri kita bisa mengambil stok di gudang Bulog, yang lama dan pecah. Tapi juga harganya harus bisa turun sesuai dengan harga bisa ditoleransi industri. Kita harus cari caranya ini," kata Sarmuji.
"Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian pertanian," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum dalam materi sumber, impor beras pada Oktober 2025 mencapai 40,7 ribu ton. Sementara itu, secara kumulatif, impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$ 178,5 juta atau sekitar Rp 2,97 triliun.
Impor tersebut merupakan beras khusus dan beras untuk kebutuhan industri, bukan beras medium untuk konsumsi umum. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, menjelaskan bahwa mayoritas beras impor tersebut berupa beras pecah 100 persen atau menir dengan kode HS 1006.40.90 yang digunakan sebagai bahan baku industri.
Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman. Pasokan yang memadai diperlukan agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan produksi sekaligus menghasilkan produk dengan harga terjangkau bagi konsumen.
"Apalagi kondisi saat ini sangat berat ya. Jadi kita berharap industri makanan minuman bisa memproduksi produk-produk yang lebih terjangkau, sekaligus berdaya siang di pasar global. Tadi pak Menteri beberapa contoh dengan kementerian lain termasuk Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, soal bahan baku dan sebagainya," paparnya.
Adhi juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan anggota GAPMMI melaporkan kekurangan bahan baku. Di sisi lain, terdapat stok yang belum memiliki kontrak penyaluran maupun stok yang kontraknya telah berakhir sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
"Tadi kami sampaikan, ada beberapa industri anggota kami yang melaporkan kekurangan bahan baku. Lalu ternyata ada stok yang masih ada tapi belum ada kontraknya, atau stok yang sudah habis kontrak. Nah ini akan dikoordinasikan oleh Pak Dirjen Agro, sehingga kebutuhan sampai akhir tahun 2026 ini akan cukup. Tapi kami meminta untuk tahun 2027 awal, karena stok sudah habis, NK (neraca komoditas) nya dipercepat. Untuk gula, garam, dan daging," kata Adhi.
