Menperin Siapkan Insentif Mobil Hybrid, PHEV, dan REEV untuk Dorong Industri Otomotif

Soksinews.id - Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif untuk kendaraan hybrid guna mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan usulan insentif tersebut ditargetkan dapat diajukan tahun ini, sementara pembahasan teknis mengenai skema dan besaran insentif masih berlangsung bersama pihak terkait.

Sarmuji mengatakan, pemerintah masih merumuskan bentuk dukungan yang tepat untuk kendaraan hybrid, termasuk menentukan besaran insentif yang akan diusulkan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan karakteristik teknologi kendaraan.

“Masih dalam proses pembahasan teknis. Nanti seberapa besar insentif yang akan kita usulkan akan lebih diperjelas lagi,” kata Sarmuji di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, besaran insentif untuk kendaraan hybrid tidak harus disamakan dengan fasilitas yang diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Hal terpenting adalah adanya dukungan pemerintah yang mampu mendorong pertumbuhan pasar sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.

“Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini,” ujarnya.

Sarmuji juga menyoroti rendahnya rasio kepemilikan mobil di Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan data yang disampaikannya, kepemilikan mobil di Indonesia baru mencapai sekitar 99 unit per 1.000 penduduk. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit per 1.000 penduduk.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang bagi pertumbuhan pasar otomotif nasional. Dukungan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperluas pasar kendaraan baru.

Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto turut menyoroti pentingnya stimulus untuk mendorong pembelian mobil baru. Ia menilai pasar otomotif saat ini menghadapi pergeseran permintaan masyarakat ke kendaraan bekas.

“Kami tadi menyampaikan mengenai pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli, sehingga pembelian mobil baru itu meningkat. Karena sekarang market-nya bergeser kepada used car,” kata Nandi setelah pertemuan antara TMMIN dan Toyota Astra Motor (TAM) dengan Menteri Perindustrian.

Sebelumnya, Sarmuji juga mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat pengembangan industri otomotif sekaligus membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Bentuk insentif nonfiskal yang dipertimbangkan antara lain kemudahan administrasi, pengecualian dari aturan ganjil genap di kota-kota tertentu, fasilitas parkir khusus, serta penyediaan fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang membutuhkannya.

“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10).

Sarmuji menjelaskan, kendaraan listrik berbasis baterai penuh selama ini telah memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk kemudahan administrasi dan pengecualian aturan ganjil genap. Sementara itu, skema tambahan insentif untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih perlu dirumuskan agar sesuai dengan karakteristik masing-masing teknologi.

Menurutnya, pengembangan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi tersebut berpotensi membantu mengurangi konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan.

“Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya,” ungkapnya.