Menperin Dukung Prioritas Gas Bumi untuk Industri Nasional
Soksinews.id - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan terhadap kebijakan memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mengawal kepastian pasokan gas agar kebutuhan energi dan bahan baku industri terpenuhi secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut sejalan dengan gagasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.
"Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Sarmuji, gas bumi memiliki peran strategis bagi keberlangsungan industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Industri pupuk dan petrokimia, misalnya, membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku utama. Sementara itu, industri keramik, kaca, dan baja memerlukan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.
Kepastian pasokan gas menjadi faktor penting untuk menjaga operasional pabrik, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, serta meningkatkan daya saing industri nasional di tengah persaingan global.
Data Kemenperin mencatat realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat berada di kisaran 65,69 persen pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan pasokan yang perlu dioptimalkan untuk mendukung aktivitas industri.
"Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja," ujarnya.
Sarmuji menambahkan, prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan tersebut mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap sekaligus meningkatkan alokasi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor industri.
Meski demikian, penguatan pasokan gas domestik memerlukan proses bertahap dan koordinasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan. Untuk itu, Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kepastian harga gas bagi industri yang telah beroperasi. Dengan demikian, kebutuhan energi dan bahan baku dapat terpenuhi secara berkelanjutan tanpa mengganggu kegiatan produksi.
"Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran," pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10).
"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," ucap Bahlil.
Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menegaskan bahwa persoalan antara Indonesia dan negara lain semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog yang baik. Menurutnya, apabila terdapat perbedaan kepentingan yang masih dapat dibicarakan, penyelesaiannya perlu mengedepankan prinsip saling menghargai.
