Menkomdigi Meutya Hafid Soroti Data Bansos Diduga 70 Persen Tak Akurat

Soksinews.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa data awal penerima bantuan sosial (bansos) diduga mengalami tingkat ketidakakuratan mencapai 70 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat meninjau uji coba Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Bali, Jumat (9/10/2026).

Temuan awal dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah tersebut memicu ketidaktepatan sasaran, di mana warga yang berhak justru terlewat, sedangkan kelompok yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan.

Untuk mengatasi persoalan sistemik tersebut, pemerintah melakukan pembersihan data (data cleansing) secara bertahap dengan mengintegrasikan basis data lintas instansi, termasuk Kemensos, ATR/BPN, PT PLN, Korlantas Polri, hingga BPJS, guna menargetkan pendataan sekitar 48 juta hingga 50 juta keluarga secara nasional hingga akhir tahun 2026.

"Di temuan pertama oleh komite ini, itu memang disampaikan data awalnya diduga 70% tidak akurat. Artinya banyak yang berhak belum dapat, banyak yang dapat sebetulnya tidak berhak. Jadi kami fokus dulu ke situ," ujarnya dalam acara Kunjungan Jurnalistik Pelaksanaan Uji Coba Program Perlindungan Sosial Digital di Bali, Jumat (9/10/2026).

Pemerintah mematok penekanan angka kesalahan data secara bertahap guna memastikan keadilan distribusi bantuan bagi seluruh warga penerima manfaat.

"Ujungnya kita harapkan bisa 100%. Tapi kita tentu bertahap. Dari data salah sekarang 70%, target pertama kita adalah 50%. Nanti setelah 50% kita cleansing lagi, target turun lagi, dan tentu pada ujungnya kita harapkan sama sekali tidak ada data yang salah, artinya semua yang berhak wajib mendapatkan," jelas Meutya.

Integrasi sistem informasi antarlembaga negara disiapkan agar verifikasi kelayakan pemohon bantuan sosial berlangsung transparan dan akurat.

"Ada data penggunaan listriknya dari data PLN, data ATR/BPN, data Kemensos, data-data Korlantas, BPJS, dan lain-lain, itu semuanya berbicara satu dengan lainnya. Jadi tidak bisa ada satu data dari satu orang pengaju itu yang bohong atau tidak benar, karena pasti akan terbaca oleh sistem," tegasnya.

Pelaksanaan verifikasi data mandiri di tingkat daerah terus dipacu agar target cakupan populasi nasional tercapai sesuai tenggat waktu.

"Kita harapkan berarti dalam 3-4 bulan ke depan mudah-mudahan Provinsi Bali sudah 100% verifikasi data dilakukan oleh para pendaftar," ucapnya.