Menkomdigi Meutya Hafid Perkuat SPLP Dukung Perlinsos Digital

Soksinews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan progres signifikan dalam uji coba (piloting) program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Hingga 28 September 2026, infrastruktur penghubung data antarinstansi ini berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi yang menjangkau sekitar 5,4 juta Kepala Keluarga (KK).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai Perluasan Perlinsos di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Kemkomdigi terus memperkuat kapasitas teknis SPLP serta memetakan kesiapan jaringan 4G di 138.000 kantor pemerintahan daerah demi menjamin kelancaran integrasi data secara real time jelang peluncuran penuh (rollout) pada 2027.

“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Menteri Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2026).

Sistem tersebut dirancang sebagai tulang punggung interoperabilitas guna mempercepat proses validasi dan transparansi data antarlembaga.

“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.

Pemerintah terus mengoptimalkan keandalan sistem agar pertukaran data berjalan tangguh saat terjadi lonjakan arus transaksi.

“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.

Integrasi sistem juga dibarengi dengan sinkronisasi moda pertukaran data agar dapat diproses secara instan di seluruh instansi pemerintah.

“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelasnya.

Kemkomdigi menjamin kepemilikan data tetap berada pada kementerian asal, sementara penyaluran awal diprioritaskan pada daerah bersinyal kuat.

“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.

Pemerintah merekomendasikan agar tahap awal pelaksanaan program difokuskan pada wilayah yang sudah memiliki akses internet memadai.

“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.