Menkomdigi Meutya Hafid Janjikan Regulasi Digital Yang Lebih Terprediksi
Soksinews.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi digital yang kondusif melalui penerbitan regulasi terprediksi dan jaminan persaingan usaha yang adil (fair competition).
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam rangkaian agenda Bali Tech Week 2026 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (14/10/2026). Meutya menekankan bahwa penyusunan aturan di sektor teknologi akan selalu melibatkan partisipasi aktif para pelaku industri agar aturan tidak diterbitkan secara mendadak.
Langkah konsisten ini disiapkan untuk memperkuat ekosistem startup lokal sekaligus mengawal potensi ekonomi digital Indonesia yang telah menembus USD 99 miliar pada 2025, sejalan dengan pilar kebijakan Komdigi "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga" guna menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
"Kami juga memastikan bahwa dalam event ini kita ingin mendapat banyak masukan mengenai regulasi. Jadi regulasi kita ingin hadir dengan masukan banyak pihak termasuk industri, sehingga regulasi yang akan kita keluarkan adalah regulasi yang tidak membuat kaget, regulasi yang terprediksi dan sehingga investor akan nyaman," ujar Meutya di Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (14/10/2026).
Prinsip keadilan dalam berusaha dijamin bukan hanya untuk penanaman modal asing, melainkan juga demi melindungi ekosistem wirausaha digital dalam negeri.
"Yang kedua adalah Indonesia memastikan fair competition. Jadi ini untuk keadilan termasuk tidak hanya investor bagi investor asing ya, keadilan bagi startup lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang juga ingin kemudian berjibaku mengisi pembangunan transformasi digital di Indonesia," katanya.
Pemerintah menempatkan keterbukaan aturan dan iklim kompetisi yang sehat sebagai dua kunci utama daya tarik investasi teknologi.
"Jadi kuncinya dua, target kita juga dari event ini produknya selain tentu kita mengundang investasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak," tutur Meutya.
Penerimaan investasi dan adopsi inovasi luar negeri tetap diselaraskan dengan perlindungan kedaulatan digital nasional.
"Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri selama yang di dalam negeri ini terjaga yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya," pungkas Meutya.
