Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif Sulsel
Soksinews.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat diversifikasi serta pemanfaatan sektor ekonomi produktif agar tidak terlalu bergantung pada alokasi belanja pemerintah.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). BI mencatat perekonomian Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan, melampaui capaian nasional sebesar 5,29 persen, namun dorongan terbesarnya masih berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 20,18 persen.
DPR mendesak perbaikan iklim investasi, perluasan akses pembiayaan, hingga penanganan serius terhadap kontraksi sektor pertanian sebesar 0,26 persen yang merupakan lumbung pangan dan penopang perekonomian kawasan timur Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga di atas pertumbuhan nasional. Namun, kualitas dan keberlanjutannya harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor-sektor produktif harus mengambil peran yang lebih besar,” ujar Misbakhun.
Keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal di kawasan perdesaan dan perkotaan.
“Pemerintah daerah bersama BI perlu menggali sumber-sumber pertumbuhan baru yang sesuai dengan potensi unggulan Sulawesi Selatan. Investasi yang masuk harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat,” tegas Misbakhun.
Sektor pertanian yang memegang porsi 19,3 persen dalam struktur ekonomi Sulsel memerlukan kebijakan komprehensif agar tidak sekadar bergantung pada siklus panen.
“Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, kontraksi sektor pertanian harus menjadi perhatian. Kebijakan tidak cukup hanya merespons pola panen, tetapi juga harus memperkuat produktivitas, pengelolaan air, hilirisasi, dan distribusi pangan,” kata Misbakhun.
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa turut mengusulkan pola pembinaan berbasis kelompok usaha bagi para petani dan nelayan agar penyaluran sarana produksi serta akses pembiayaan tepat sasaran.
“Yang perlu diperjelas adalah siapa yang melakukan pendampingan. Apakah sejak tingkat kabupaten melalui pendamping dari dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, atau instansi lainnya? Skemanya harus jelas agar program berjalan dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Musthofa.
