Idrus Marham Pertanyakan Objektivitas Evaluasi Kinerja Bahlil Oleh CELIOS

Soksinews.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham melontarkan kritik keras terhadap objektivitas hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada Minggu (11/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Idrus di Jakarta, Senin (12/10/2026), guna menanggapi laporan yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam daftar menteri dengan skor terburuk minus 159.

Idrus menilai riset tersebut tidak faktual dan mengabaikan realitas lapangan serta indikator kuantitatif riil sektor ESDM, termasuk capaian realisasi investasi semester I 2025 senilai 13,9 miliar dolar AS dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus Rp138,37 triliun. Pihaknya mendesak lembaga pemantau untuk mengedepankan transparansi metodologis agar evaluasi publik tidak bergeser menjadi instrumen opini politik semata.

“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus, Senin (12/10/2026).

Meskipun mengapresiasi kebebasan berpendapat, integritas ilmiah dan kejujuran analisis dinilai mutlak diperlukan dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah.

“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.

Perselisihan antara angka skor evaluasi dan realisasi indikator makro energi dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara rasional kepada publik.

“Ketika angka berseberangan dengan nalar dan fakta, itu menjadi hal yang misterius. Angka di atas nalar dan bertentangan dengan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan realitas,” tegasnya.

Pertimbangan evaluasi semestinya ditinjau secara komprehensif lewat tolok ukur eksekusi program serta keberlanjutan dampak pembangunan bagi masyarakat luas.

“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.