Jumat, 30 Okt 2026 NasionalDaerahEkonomiParlemenKata Soksi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Idrus Marham Dukung Polisi Tindak Tegas Penimbun dan Penyalahguna BBM Subsidi

✍️ Amun 🕒 16 Sep 2026
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham Foto: Istimewa

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung kepolisian menindak tegas pihak yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Soksinews.id - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung kepolisian menindak tegas pihak yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Dukungan tersebut disampaikan Idrus menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi itu sebelumnya mendapat perhatian Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkap adanya kendaraan yang diduga dimodifikasi menggunakan tangki berkapasitas besar untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah banyak. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi BBM bagi masyarakat yang berhak.

Idrus menegaskan, BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang harus diterima kelompok masyarakat sesuai ketentuan. Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dibiarkan.

“Kalau memang ada yang menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi, Partai Golkar mendukung sepenuhnya kepolisian untuk menindak tegas. Jangan sampai kepentingan segelintir oknum mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Idrus.

Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (IKA PTKIN) Indonesia periode 2026–2030 itu menyebut penimbunan BBM bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan.

“Ini tindakan yang tidak hanya melanggar aturan, tapi juga nyata merugikan rakyat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan, masih ada oknum yang mencari keuntungan dengan cara merugikan orang banyak,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan stok BBM nasional masih aman dengan cadangan di atas standar minimum sekitar 20 hari. Namun, antrean panjang di Makassar terjadi akibat meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi.

Bahlil menjelaskan, peningkatan permintaan itu dipengaruhi fenomena shifting, yakni peralihan masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Selain faktor tersebut, Bahlil juga menyoroti dugaan penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi. Kendaraan seperti Pajero dan truk disebut menggunakan tangki berkapasitas sekitar 700 liter hingga satu ton untuk menampung BBM subsidi.

Antrean panjang tersebut sempat berdampak pada aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Makassar kemudian menerapkan pembelajaran daring bagi siswa dan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara untuk mengurangi mobilitas.

Di sisi lain, kondisi pelayanan BBM di Makassar mulai berangsur membaik. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat lebih dari 35 dari 45 SPBU atau sekitar 80 persen SPBU di Makassar telah berada dalam kondisi lebih kondusif. Sejumlah SPBU juga beroperasi selama 24 jam untuk memperlancar pelayanan.

Idrus menilai, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok. Pengawasan distribusi juga harus diperkuat agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Ia menyayangkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi karena berpotensi merusak citra pemerintah yang tengah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Jadi sangat menyesalkan adanya tindakan-tindakan ini, karena bisa saja merusak citra pemerintah. Selama ini Presiden Prabowo telah mengambil berbagai kebijakan mendasar di bidang energi dan secara operasional kebijakan tersebut dieksekusi dengan efektif produktif oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Idrus.

Idrus menambahkan, pembangunan ketahanan dan kemandirian energi harus berjalan seiring dengan pengawasan distribusi. Menurutnya, stok BBM yang mencukupi tidak akan maksimal apabila distribusinya masih disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Pemerintah tidak hanya mempersiapkan ketersediaan stok BBM, tetapi lebih daripada itu membangun kemandirian energi. Jadi tidak hanya mencukupi stok, tetapi pengawasannya juga harus benar, dan bila ada pelanggaran harus ditindak tegas," pungkas Idrus.

Sumber: Golkarpedia

A
AmunPenulis
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update

iklan