Golkar Terima Forum Rektor Muhammadiyah, Bahas RUU Sisdiknas hingga Revisi UU Pemilu

Soksinews.id - Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FR PTMA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, terutama terkait arah pendidikan nasional dan rencana revisi Undang-Undang Pemilu.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI M Sarmuji mengatakan Muhammadiyah memiliki posisi penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal itu tidak terlepas dari kontribusi Muhammadiyah dalam mengelola lembaga pendidikan di berbagai daerah.

"Kami berharap agar Muhammadiyah juga bisa berkontribusi dalam penyusunan RUU Sisdiknas," ujar Sarmuji.

Dalam audiensi tersebut, Sarmuji juga menyinggung perlunya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang memberikan ruang secara adil bagi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurutnya, kontribusi lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat, termasuk Muhammadiyah, perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

"Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan, di mana sumbangsih Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan yang tidak bisa semuanya diurusi oleh negara, sehingga perlu adanya partisipasi publik," kata Sarmuji.

Sarmuji juga menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Papua Barat pada 2005. Ia mengaku menemukan keberadaan lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

"Bahkan kita tahu di daerah-daerah yang tidak ada muslimnya (minoritas muslim), ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi wilayah Papua Barat, terutama Bintuni, tahun 2005. Saya harus melakukan delapan jam perjalanan darat. Namun yang membuat saya takjub di sana ada SMA Muhammadiyah," ujar Sarmuji.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widiyantoro turut menyoroti persoalan dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Ia menyampaikan bahwa bantuan pendidikan perlu diberikan secara tepat sasaran. Dalam pandangannya, pendidikan tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat dan investasi pembangunan sumber daya manusia.

Dalam audiensi tersebut, Sarmuji hadir bersama Agung Widiyantoro, anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi, Karmila Sari, Juliyatmono, Adela Kanasya Adies, anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib, serta anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan.

Sementara itu, Ketua FR PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Ma'mun Murod membawa sejumlah aspirasi dari perguruan tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah.

Salah satu isu yang disampaikan berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Ma'mun menilai pembahasan regulasi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tahapan pemilu berikutnya semakin dekat.

Ia mendorong agar gagasan perubahan UU Pemilu dikaji secara mendalam dan komprehensif sehingga aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

Selain persoalan kepemiluan, Ma'mun juga menyoroti tata kelola pendidikan tinggi, termasuk keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," ujar Ma'mun.

Ma'mun juga menyampaikan pandangannya mengenai jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 4.400 perguruan tinggi, sementara menurut perhitungannya jumlah ideal berada di kisaran 2.200 perguruan tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan dan alokasi anggaran pendidikan.

Di sisi lain, Ma'mun menegaskan perguruan tinggi Muhammadiyah tetap berupaya memberikan akses pendidikan kepada masyarakat melalui beasiswa dan keringanan biaya kuliah.

"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," kata Ma'mun.

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi Fraksi Golkar dan FR PTMA untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional sekaligus sejumlah isu legislasi yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pendidikan tinggi.