Golkar Kejar Konsolidasi hingga Desa Jelang Pemilu 2029

Soksinews.id – Partai Golkar mulai memperluas konsolidasi internal hingga struktur paling bawah sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Penguatan organisasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang berlangsung di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26–27 September 2026.

Agenda tersebut dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan turut dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Rakornis Pemenangan Pemilu diikuti 87 peserta. Peserta tersebut terdiri dari 29 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, satu unsur Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Pusat, serta 57 unsur DPD Partai Golkar Provinsi dan kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Sementara itu, pelaksanaan Bimtek bagi anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader sekaligus memperkuat koordinasi antara anggota legislatif Partai Golkar di daerah.

Dalam agenda tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa peningkatan jumlah kursi Partai Golkar di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2029 merupakan salah satu amanat Munas XI Partai Golkar 2024.

Untuk menjalankan agenda tersebut, penguatan struktur organisasi dinilai perlu dilakukan secara berjenjang. Konsolidasi tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga diarahkan hingga desa dan kelurahan.

“Tidak ada partai yang menjadi hebat tanpa ada konsolidasi,” kata Bahlil.

Target yang ditetapkan adalah seluruh proses konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan dapat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.

Selain membenahi struktur organisasi, Bahlil juga meminta kader Golkar membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Menurutnya, masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kader yang menjalankan tugas di lembaga legislatif maupun pemerintahan. Aspirasi masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, perhatian juga diberikan terhadap hubungan antara mandat politik dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa kekuasaan dan politik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Proses politik semestinya tidak hanya berhenti sampai pemilu, tetapi mandat yang didapat dari pemilu harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat,” kata Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, hasil pemilu tidak berhenti pada perolehan mandat politik. Mandat tersebut kemudian membawa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan dan menghasilkan kebijakan publik.

Sri Sultan diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DIY periode 1977–1998. Dalam agenda di Sleman tersebut, ia hadir dalam rangkaian kegiatan konsolidasi sekaligus peningkatan kapasitas kader Partai Golkar.

Rakornis dan Bimtek yang digelar di Sleman menjadi bagian dari rangkaian persiapan internal Partai Golkar menuju Pemilu 2029. Penguatan struktur, peningkatan kapasitas anggota legislatif, serta konsolidasi di tingkat daerah menjadi bagian dari agenda yang dibahas.

Konsolidasi organisasi hingga desa dan kelurahan ditargetkan rampung sebelum memasuki 2027, dengan batas waktu yang ditetapkan paling lambat 31 Desember 2026.