Golkar Apresiasi Ketegasan Bahlil Tegakkan Efisiensi Impor Minyak
Soksinews.id - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mengapresiasi arahan tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam memastikan pengadaan impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional wajib mengacu pada asas keekonomian, kepastian pasokan, serta pencarian opsi harga terbaik dan termurah.
Langkah efisiensi efektif ini dinilai sangat krusial guna menjaga ketahanan kas negara di tengah tingginya ketergantungan impor minyak nasional yang mencapai satu juta barel per hari, dengan nilai transaksi impor migas mencapai USD 25,77 miliar sepanjang Januari hingga Juli 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Golkar menilai strategi Kementerian ESDM yang membuka ruang fleksibilitas kerja sama dengan berbagai negara mitra merupakan keputusan cerdas secara fiskal guna mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.
“Prinsip dasar penggunaan uang negara menuntut efisiensi optimal pada persilangan antara kualitas dan harga. Pak Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, menjalankan prinsip tersebut secara konsisten dalam eksekusi kebijakan belanja energi,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Minggu (27/10).
Pemerintah dipandang perlu terus menerapkan kalkulasi kuantitatif yang presisi untuk memitigasi dampak volatilitas harga minyak mentah dunia serta gejolak nilai tukar mata uang.
Ketergantungan terhadap pasokan energi luar negeri yang cukup tinggi menuntut kehati-hatian penuh dalam penyusunan kontrak kerja sama pengadaan.
“Penghematan sekian dolar per barel dalam kontrak pengadaan akan langsung menyelamatkan triliunan rupiah uang negara, menjaga stabilitas APBN, dan sekaligus melindungi daya beli masyarakat luas,” jelas Abdul Rahman.
Melalui konsistensi efisiensi pengadaan ini, pengelolaan devisa negara diharapkan semakin akuntabel dan memberikan ruang fleksibilitas fiskal yang lebih aman bagi pembangunan nasional.
