Banggar DPR Minta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pariwisata Bali
“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.
Perbaikan fasilitas umum dinilai menjadi pendorong utama agar pelancong merasa betah serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.
“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.
Skema kebijakan fiskal khusus disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan.
“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari provinsi Bali ini,” katanya.
Penguatan hubungan fiskal antara pusat dan daerah turut dibarengi dengan ruang komunikasi pemanfaatan alokasi anggaran pembangunan nasional.
“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.
Pemerintah pusat juga menyiapkan dana pendukung Rp23 triliun untuk pembiayaan PPPK pekerja paruh waktu guna meringankan beban APBD daerah.
“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya.
