Bamsoet Ungkap Rencana Wantimpres Bentuk Enam Komisi, Pangan dan Energi Jadi Fokus

Soksinews.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengungkapkan rencana penyempurnaan struktur pembidangan Wantimpres periode 2026-2029 dari empat menjadi enam komisi bidang. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pleno ke-1 Wantimpres RI dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden.

Bamsoet yang juga menjabat Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai penyesuaian pembidangan diperlukan untuk merespons tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Menurutnya, persoalan geopolitik, ekonomi, pangan, energi, infrastruktur, dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan yang semakin erat sehingga membutuhkan kajian lintas sektor.

"Rencana pembentukan enam komisi bidang ini harus kita lihat sebagai upaya menyesuaikan cara kerja Wantimpres RI dengan kompleksitas tantangan Indonesia saat ini. Dunia berubah sangat cepat, persoalan geopolitik semakin berpengaruh terhadap ekonomi, pangan dan energi, sementara pembangunan nasional juga membutuhkan perhatian yang lebih spesifik terhadap sumber daya manusia, infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Karena itu, pembidangan harus membuat Wantimpres RI semakin mampu memberikan pertimbangan yang berbasis data, lintas sektor, dan berpandangan jauh ke depan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Pada periode sebelumnya, Wantimpres bekerja melalui empat komisi bidang, yakni Politik, Hukum dan HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, serta Ekonomi dan Keuangan. Dalam rencana penyempurnaan untuk periode 2026-2029, pembidangan akan diperluas menjadi enam komisi, yaitu Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan; Ekonomi dan Keuangan; Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat; Pangan; Infrastruktur; serta Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bamsoet menjelaskan, pemisahan bidang pangan, infrastruktur, serta hilirisasi dan transisi energi memiliki pertimbangan strategis. Ketiga sektor tersebut dinilai semakin menentukan ketahanan nasional, produktivitas, dan daya saing Indonesia.

Ketahanan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, infrastruktur menjadi fondasi konektivitas dan kegiatan ekonomi, sedangkan hilirisasi dan transisi energi berperan dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus menjawab perubahan struktur energi global.

"Pangan sekarang sudah menjadi isu strategis yang menyangkut ketahanan nasional. Kita melihat sendiri bagaimana konflik geopolitik, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan perubahan harga komoditas global dapat berdampak sampai ke meja makan masyarakat. Begitu juga infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, air bersih, energi dan infrastruktur digital merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi," kata Bamsoet.

Ia juga menyoroti pentingnya pembidangan Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan di tengah perubahan peta kekuatan dunia. Persaingan negara besar, konflik kawasan, proteksionisme perdagangan, keamanan siber, perkembangan kecerdasan artifisial, dan perubahan rantai pasok global dapat memengaruhi kepentingan Indonesia.

Menurut Bamsoet, Wantimpres perlu memberikan masukan strategis yang mampu menjaga politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat ketahanan hukum, pertahanan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka kepentingan nasional.

"Kita perlu menjaga politik luar negeri bebas dan aktif, memperkuat posisi Indonesia di ASEAN, memanfaatkan keanggotaan dalam BRICS, sekaligus membangun hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat, China, Eropa, Jepang, India dan negara-negara lain. Nasihat kepada Presiden dalam bidang ini harus melihat persoalan secara utuh, karena keputusan geopolitik hari ini dapat berpengaruh terhadap investasi, perdagangan, pertahanan, energi dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Dalam bidang hilirisasi dan transisi energi, Bamsoet menilai Indonesia perlu memastikan pengolahan sumber daya alam mampu menciptakan industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan penerimaan negara.

Pada saat bersamaan, transisi energi harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan energi nasional agar tetap aman dan terjangkau. Menurutnya, agenda industrialisasi dan pengurangan emisi perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan industri, transportasi, rumah tangga, serta pertumbuhan ekonomi.

"Jangan sampai hilirisasi berhenti pada membangun pabrik dan mengekspor produk setengah jadi. Kita harus berpikir sampai kepada penguasaan teknologi, riset, sumber daya manusia, pembiayaan, pasar, dan kemampuan membangun industri turunannya. Demikian pula transisi energi. Kita harus menjaga keseimbangan antara target pengurangan emisi dengan kebutuhan energi industri, transportasi, rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, ia menilai pembidangan yang lebih spesifik juga diperlukan untuk mendukung upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam keterangannya, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen.

Data tersebut, menurut Bamsoet, menunjukkan pentingnya keterhubungan kebijakan pangan, energi, industri, infrastruktur, investasi, dan konsumsi masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen harus kita jadikan fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen. Tantangan kita adalah bagaimana pertumbuhan tersebut semakin berkualitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri," pungkas Bamsoet.

Melalui rencana penyempurnaan enam komisi bidang tersebut, Wantimpres diharapkan dapat memperkuat kajian lintas sektor dan memberikan pertimbangan yang lebih terarah kepada Presiden dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional periode 2026-2029.