Bamsoet: Pemantapan Nilai Kebangsaan Harus Jadi Agenda Strategis Nasional

Soksinews.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Politik Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai pemantapan nilai-nilai kebangsaan perlu ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis nasional.

Menurut Bamsoet, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan sebagai sistem nilai yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu mencakup penyelenggaraan pemerintahan, politik, pembangunan ekonomi hingga interaksi masyarakat di ruang digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan pembekalan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

“Pancasila harus kita tempatkan sebagai nilai yang hidup dalam kebijakan negara dan kehidupan sehari-hari. Persatuan tidak cukup diucapkan, tetapi harus dirasakan dalam bentuk keadilan dan kesempatan yang setara,” ujar Bamsoet.

Ia mengatakan Indonesia memiliki masyarakat yang besar dan beragam. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 287,2 juta jiwa pada 2026.

Keberagaman tersebut, menurut Bamsoet, merupakan modal sosial yang penting. Namun, keragaman juga perlu diiringi dengan kesadaran kebangsaan yang terus diperkuat agar perbedaan tidak berkembang menjadi polarisasi maupun konflik sosial.

Bamsoet menekankan pentingnya memastikan seluruh masyarakat, baik yang berada di Jakarta, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa maupun wilayah lainnya, memperoleh kesempatan yang setara untuk membangun masa depan.

“Kalau ketimpangan kesempatan semakin lebar, kita harus waspada karena persoalan ekonomi pada akhirnya dapat berubah menjadi persoalan sosial dan kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, penguatan nilai kebangsaan juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia serta kepemimpinan nasional. Dalam konteks tersebut, ia melihat Lemhannas memiliki peran penting dalam mempersiapkan pemimpin yang mampu membaca perkembangan geopolitik, memahami persoalan ekonomi, memiliki integritas dan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai orientasi nilai dapat kehilangan arah. Sebaliknya, kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi ketika Indonesia menghadapi berbagai tekanan dan perubahan.

“Karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kapasitas strategis, integritas moral dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan strategis negara,” kata Bamsoet.

Di bidang ekonomi, Bamsoet menilai tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menyebut perekonomian nasional masih tumbuh sekitar 5 persen, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga perlu melihat penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, akses kelompok miskin terhadap mobilitas ekonomi, serta kesempatan bagi pelaku usaha kecil memperoleh modal, teknologi dan pasar.

Bamsoet menilai pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi pemerataan kesempatan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Karena itu, keberhasilan pembangunan menurutnya harus dilihat dari kemampuan ekonomi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Bonus demografi juga akan menjadi bonus apabila anak-anak muda kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Kalau jutaan orang masuk usia produktif tetapi lapangan kerja berkualitas tidak tersedia, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban sosial,” urai Bamsoet.

Selain persoalan ekonomi, Bamsoet mengatakan agenda kebangsaan juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum serta posisi Indonesia di tengah persaingan kekuatan global.

Ia mendorong agar Indonesia mampu mengolah sumber daya alam menjadi industri dengan nilai tambah lebih tinggi. Penguatan ketahanan pangan dan energi juga dinilai penting, bersamaan dengan upaya mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Menurut Bamsoet, Indonesia perlu tetap terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi pada saat yang sama harus mampu menentukan kepentingan nasionalnya sendiri. Hal tersebut menjadi semakin penting di tengah persaingan teknologi, perdagangan, mineral kritis dan rantai pasok global.

“Kedaulatan pada abad ke-21 bukan sekadar kemampuan menjaga wilayah. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan menguasai teknologi, menjaga pangan dan energi, membangun industri, memperkuat sumber daya manusia, memastikan hukum bekerja adil, serta mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Bamsoet.