Bamsoet: Keamanan Nasional Harus Berjalan Seiring Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Soksinews.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa penguatan keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berjalan beriringan dengan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, stabilitas nasional akan semakin kuat apabila masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan memperoleh kepastian hukum yang adil.

Penegasan tersebut disampaikan Bamsoet dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu. Rapat itu turut dihadiri Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres RI Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.

“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

Salah satu isu utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyelesaian persoalan Papua. Bamsoet menilai pendekatan kemanusiaan, dialog, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan perlu menjadi prioritas agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara.

“Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, pemerintah telah meletakkan fondasi bagi percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.

Meski demikian, ia menilai tantangan geografis, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta ketimpangan pembangunan masih memerlukan penanganan berkelanjutan. Kondisi tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan mencapai 27,21 persen pada September 2025.

Karena itu, Ketua DPR RI ke-20 tersebut mendorong penguatan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus melalui pengawasan berbasis hasil. Dana tersebut, menurutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi masyarakat adat, serta membangun infrastruktur dasar hingga wilayah terpencil.

Bamsoet menegaskan, keberhasilan pembangunan Papua harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Pemanfaatan dana otonomi khusus perlu semakin efektif dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan perekonomian lokal.

Selain pembangunan fisik, dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat Papua juga perlu diperluas. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong terciptanya keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ketua Umum KADIN Indonesia itu juga menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan kesejahteraan dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Ia mendorong mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Bamsoet, sinergi antarpihak dibutuhkan untuk mencegah kekerasan, melindungi warga yang terdampak konflik, serta mempercepat pemulihan pelayanan publik. Program pembangunan juga perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pengembangan sektor pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, dan perluasan akses pasar bagi produk masyarakat Papua.

Ia menilai stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari keadilan hukum dan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah perlu terus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang terukur.

“Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” ujarnya.

Selain persoalan Papua, rapat Wantimpres turut membahas reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi Indonesia.

Dalam bidang keamanan nasional, Bamsoet yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran mendorong penguatan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman siber dan gangguan terhadap infrastruktur strategis.

Ia mengungkapkan, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas mencurigakan di ruang digital yang perlu diantisipasi melalui sistem keamanan yang lebih kuat.

Bamsoet mendorong pemerintah memperkuat standar keamanan sistem elektronik vital, melaksanakan audit secara berkala, serta meningkatkan koordinasi antara BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, dalam bidang energi dan pangan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), penguatan cadangan pangan, serta pemantauan pasokan hingga tingkat daerah juga menjadi perhatian. Menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu terus dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu,” ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.

Bamsoet optimistis, pembagian tugas yang jelas antarlembaga dan pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu pemerintah mendeteksi serta mencegah potensi gangguan sejak dini. Dengan demikian, keamanan nasional dapat terjaga tanpa menghambat pelayanan publik maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

“Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.