Bahlil Wajibkan Pemegang IUP Gunakan Kontraktor Jasa Pertambangan Lokal

Soksinews.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memprioritaskan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal.

Penjelasan kebijakan strategis ini disampaikan Bahlil di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Aturan anyar tersebut melarang keras pemilik IUP menguasai seluruh ekosistem bisnis, mulai dari jasa kontraktor, pasokan logistik, hingga bahan bakar, sekaligus membatasi pelibatan anak perusahaan atau afiliasi tanpa persetujuan menteri. Kebijakan ini dihadirkan demi menghentikan praktik monopoli usaha skala besar, menciptakan keadilan ekonomi, serta memberdayakan para pelaku UMKM dan kontraktor daerah agar tidak sekadar menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

"Jangan lagi perusahaan yang punya IUP, dia juga yang jadi kontraktor, dia juga yang suplai makanan, dia juga yang suplai bensin. Ini mah teori Abuleke (omong kosong) namanya. Aslinya Abu Lekke," ujar Bahlil, dikutip Jumat (9/10/2026).

Praktik penguasaan seluruh rantai bisnis oleh segelintir pengusaha besar dinilai telah mempersempit ruang gerak usaha bagi masyarakat daerah.

"Gaya kita ini seperti jaring pukat harimau. Dari ikan besar sampai ikan kecil kita mau ambil satu sekaligus. Kalau seperti itu di mana keadilan? Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton, jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," tegasnya.

Pemberdayaan pengusaha lokal dan UMKM dipandang sebagai terjemahan nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kau pegang yang gede, jangan lagi yang kecil kau ambil, bagi-bagilah supaya negara ini kuat. Jangan 3-5 orang aja yang kuat, kita butuh 100, 200, ribuan orang yang kuat supaya negara ini bisa bangkit menjadi negara yang besar," tandasnya.