Bahlil Dorong UMKM Dan Koperasi Masuk Bisnis Pertambangan Daerah
Soksinews.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong perluasan akses bisnis pertambangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pengusaha daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026). Guna memastikan manfaat ekonomi sumber daya alam dirasakan langsung oleh masyarakat daerah penghasil tambang, pemerintah merevisi aturan Minerba dengan memberikan prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi UMKM dan koperasi tanpa mekanisme tender.
Selain melegalkan sekitar 43 ribu sumur minyak rakyat yang hasilnya dibeli Pertamina sebesar 80 persen ICP, pemerintah merilis Keputusan Menteri untuk melarang pelibatan kontraktor terafiliasi demi memberi ruang bagi pelaku usaha lokal.
"Saya ingin orang daerah kalau disuruh tender dengan orang Jakarta dengan KBLI-nya sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, ya belum tender udah kalah duluan," ujar Bahlil dalam Rakernas III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10).
Pelarangan penggunaan anak perusahaan atau kontraktor afiliasi bagi pemegang IUP diterbitkan guna menjamin keterlibatan nyata dari para pengusaha daerah.
"Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, untuk kontraktornya tidak boleh terafiliasi, kasih orang daerah untuk dia kerjakan," kata Bahlil.
Pemerintah memposisikan diri sebagai regulator pembuka jalan tanpa memihak pada entitas bisnis tertentu agar iklim persaingan berlangsung sehat.
"Tugas saya membuat regulasi, silahkan kalian kompetisi. Saya tidak mungkin kasih kalian ikan, saya kasih cara bagaimana mendapatkan ikan yang tadinya sentralistik, kita rubah turun ke daerah," ujar Bahlil.
Pengaturan kuota produksi batu bara dalam RKAB turut disesuaikan demi memberikan kepastian porsi bagi pemegang IUP berskala kecil serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
