Bahlil Buka Peluang Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Soksinews.id - Pemerintah membuka kemungkinan membatasi pembangunan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel yang selama ini menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan tersebut sedang dikaji sebagai langkah menghadapi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply nikel di pasar global yang turut memberikan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali arah pembangunan industri pengolahan nikel di dalam negeri. Menurutnya, tidak semua industri perlu terus dikembangkan dengan pola yang sama, terutama jika produk yang dihasilkan masih berada pada tahap setengah bahan baku.
"Nanti kami rapatkan, kami akan lapor kepada Pak Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber di alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026 di Raffles Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2019 sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Sebagai gantinya, pengolahan komoditas tersebut diarahkan untuk dilakukan di dalam negeri melalui pembangunan fasilitas smelter.
Namun, menurut Bahlil, perkembangan industri tersebut masih menghadapi persoalan karena mayoritas smelter nikel yang beroperasi saat ini belum menghasilkan produk hilir secara penuh. Sebagian masih memproduksi bahan baku setengah jadi yang kemudian dikirim ke luar negeri.
"Smelter yang ada sekarang untuk dari sektor nikel itu masih mayoritas. Itu adalah produk yang baru 50-60 persen, belum sampai produk hilir, masih setengah bahan baku," kata Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kondisi tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan pembatasan terhadap industri yang menghasilkan produk setengah jadi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, pemerintah akan memberikan dorongan lebih besar kepada industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut diperlukan agar proses hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku setengah jadi. Pemerintah ingin mendorong terbentuknya struktur industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.
Menurut Bahlil, persoalan kelebihan pasokan nikel saat ini turut menjadi salah satu faktor yang membuat harga komoditas tersebut mengalami tekanan.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," jelas Bahlil.
