Airlangga Sebut Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun
Soksinews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur.
Penjelasan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam keynote speech pada ajang International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (29/10/2026). Capaian impresif ini melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun.
Sebagian besar dana pembiayaan ditopang oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp265,9 triliun, di mana 68 persen porsinya dialokasikan langsung ke sektor produksi guna mendukung agenda swasembada pangan, Program 3 Juta Rumah, hingga pemberdayaan perempuan prasejahtera.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari ekon.
Arah kebijakan pembiayaan nasional kini difokuskan pada penguatan literasi dan ketahanan finansial masyarakat secara menyeluruh.
“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93% dari segi literasi juga sekitar 63% tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Menko Airlangga.
Sinergi lintas pemerintah dan lembaga keuangan global diposisikan sebagai pijakan utama untuk membangun ekosistem kredit yang inklusif dan berkelanjutan.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Menko Airlangga.
Peningkatan literasi keuangan turut dipandang krusial untuk mentransformasi pelaku usaha akar rumput menuju sektor ekonomi formal yang lebih aman.
“Karena dengan adanya financial Inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu resikonya gede, Kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekedar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” ujar Wamenko Dradjad.
Meta Deskripsi:
Tagging:
