Agun Gunandjar Kritik Maraknya Peredaran Uang di Dapil Jabar X pada Pemilu 2024
Soksinews.id - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunandjar Sudarsa, menyoroti dugaan praktik politik uang dan manipulasi politik yang dinilai memengaruhi integritas Pemilu 2024. Ia mendorong penguatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Agun saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II DPR RI di Hotel Tyara Plaza, Ciamis, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada masa reses tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat menghadapi agenda demokrasi mendatang. Dalam kesempatan itu, Agun menilai persoalan integritas pemilu, terutama dugaan politik uang, perlu menjadi perhatian bersama.
Ia menyoroti kondisi ketika sejumlah calon anggota legislatif yang memiliki pengalaman dan rekam jejak baik justru gagal memperoleh kursi pada Pemilu 2024. Sebaliknya, sejumlah calon baru berhasil terpilih menjadi anggota legislatif.
“Banyak calon anggota DPR yang tidak memiliki modal materi berlimpah, tetapi mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang cukup baik. Namun, mereka justru kalah,” ujar Agun.
Agun juga menyinggung sejumlah tokoh berpengalaman yang kehilangan kursi pada Pemilu 2024, mulai dari mantan pimpinan komisi, mantan perwira tinggi kepolisian, hingga anggota DPR yang telah beberapa kali menjabat.
Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia menilai besarnya peredaran uang dalam kontestasi politik di daerah pemilihannya perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
“Silakan masyarakat menilai sendiri. Yang jelas, peredaran uang di Dapil Jabar X pada Pemilu 2024 luar biasa besar. Silakan dibantah jika pernyataan saya ini keliru,” tegasnya.
Berkaca pada kondisi tersebut, Agun menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Menurutnya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi, sehingga setiap suara harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.
Ia menilai pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Sosialisasi harus berlangsung secara berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya memilih wakil rakyat berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan program yang ditawarkan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mencegah praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas pemilihan umum.
“Para pemilih harus mendapatkan edukasi yang memadai,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.
