94 Warga Meninggal Saat Mengungsi, DPR Dorong Evaluasi Layanan Kesehatan Pascagempa Flores
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi warga yang masih maupun sempat berada di pengungsian pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Soksinews.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi warga yang masih maupun sempat berada di pengungsian pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dorongan tersebut disampaikan menyusul data BNPB yang mencatat 94 warga meninggal dunia ketika berada dalam masa pengungsian. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BNPB bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak, sebagian besar korban merupakan lanjut usia dengan penyakit kronis, antara lain stroke dan diabetes melitus.
Sebelumnya, BNPB mencatat gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 menyebabkan 48 orang meninggal akibat dampak langsung. Sementara 94 warga lainnya meninggal ketika berada di pengungsian.
Hetifah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia mengatakan angka kematian di pengungsian tetap perlu menjadi perhatian dalam evaluasi penanganan pascabencana meskipun sebagian besar korban diketahui memiliki penyakit kronis.
“Saya turut berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Bayangkan, mereka sudah berhasil menyelamatkan diri dari gempa, tetapi kemudian kondisi kesehatannya memburuk dalam masa pengungsian. Walaupun hasil verifikasi menunjukkan bahwa kematian tersebut bukan karena tertimpa reruntuhan atau trauma fisik langsung akibat gempa, angka 94 jiwa tetap sangat besar dan tidak boleh kita anggap sebagai hal biasa,” ungkap Hetifah dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kelompok Rentan Perlu Pendampingan Khusus
Menurut Hetifah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengungsian yang sejak awal mampu mengidentifikasi kelompok rentan dan memberikan perlindungan sesuai kebutuhan masing-masing.
Ia mempertanyakan sejumlah aspek pelayanan kesehatan selama warga berada di pengungsian, khususnya bagi lansia dan masyarakat yang memiliki penyakit kronis.
“Kita perlu melihat lebih dalam apa yang terjadi selama mereka berada di pengungsian. Apakah lansia dengan diabetes memperoleh obatnya secara teratur? Apakah warga dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung atau penyakit kronis lainnya terpantau kondisinya? Apakah tersedia tempat istirahat yang layak, makanan yang sesuai, air bersih, sanitasi, perlindungan dari panas dan dingin, serta akses cepat ketika seseorang membutuhkan pertolongan medis? Ini yang perlu dievaluasi secara terbuka,” katanya.
Hetifah menjelaskan, perpindahan secara mendadak dari rumah menuju tempat pengungsian dapat mengubah pola makan, tidur, sanitasi hingga rutinitas pengobatan warga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan penyakit kronis.
Soroti Keterbatasan di Lokasi Pengungsian
Hetifah juga menyoroti sejumlah keterbatasan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa lokasi pengungsian, termasuk ketersediaan tempat berlindung, selimut, air bersih, obat-obatan dan fasilitas kesehatan.
Ia turut menyinggung kasus balita asal Nagekeo, Mario Calviano Guru, yang mengalami demam tinggi dan kejang setelah berada di pengungsian sebelum meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis.
“Kasus seorang balita yang kondisinya memburuk karena kedinginan sangat menyentuh hati saya. Bencana seharusnya tidak berhenti kita tangani ketika warga sudah berhasil dievakuasi. Justru setelah mereka sampai di pengungsian, tanggung jawab berikutnya dimulai: bagaimana memastikan mereka tetap hidup, sehat, aman dan bermartabat,” ujar Hetifah.
Puluhan Ribu Warga Masih Mengungsi
Berdasarkan data BNPB per 15 September 2026, jumlah warga yang masih mengungsi telah turun dari sebelumnya lebih dari 150 ribu menjadi 46.461 jiwa. Penurunan tersebut terjadi seiring proses pemulihan dan kepulangan sebagian warga terdampak.
Meski jumlah pengungsi menurun, Hetifah menilai puluhan ribu warga yang masih berada di lokasi pengungsian tetap membutuhkan pelayanan dan perlindungan yang memadai.
Ia mendorong BNPB, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan unsur terkait mengevaluasi 94 kasus kematian secara lebih rinci.
Evaluasi tersebut, menurut Hetifah, perlu mencakup usia korban, penyakit penyerta, lama berada di pengungsian, kesinambungan pengobatan, kondisi tempat pengungsian, akses terhadap tenaga kesehatan hingga kecepatan memperoleh rujukan medis.
“Tujuannya bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Kita perlu mengetahui apakah ada kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Kalau ada titik lemah dalam sistem kita, harus diperbaiki sekarang agar tidak terulang pada bencana berikutnya,” jelasnya.
Minta Data Kelompok Rentan Lebih Detail
Hetifah juga mendorong agar setiap lokasi pengungsian memiliki pendataan kelompok rentan secara by name by need, bukan hanya berdasarkan jumlah keseluruhan pengungsi.
Menurutnya, pendataan berdasarkan kebutuhan individu akan membantu petugas menentukan bentuk pelayanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing warga.
“Di pengungsian, kebutuhan setiap orang tidak sama. Seorang lansia penderita diabetes tidak cukup hanya diberi makanan dan tenda. Ia membutuhkan obat, pola makan yang sesuai dan pemantauan. Bayi membutuhkan kehangatan dan nutrisi. Ibu hamil membutuhkan pemeriksaan. Penyandang disabilitas mungkin membutuhkan pendamping dan fasilitas yang aksesibel. Sistem kita harus mampu mengenali perbedaan kebutuhan tersebut,” katanya.
Hetifah menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi maupun distribusi bantuan. Pelayanan kesehatan dan perlindungan warga selama berada di pengungsian juga menjadi bagian dari penanganan pascabencana.
“Ukuran keberhasilan penanganan bencana jangan berhenti pada berapa banyak orang yang berhasil dievakuasi atau berapa ton bantuan yang telah dikirim. Ukur juga berapa banyak nyawa yang dapat kita lindungi setelah evakuasi. Orang yang selamat dari gempa harus tetap kita pastikan selamat selama berada di pengungsian. Itu bagian penting dari perlindungan negara terhadap warga yang sedang berada dalam kondisi paling rentan,” tegasnya.
